Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) semakin yakin bila kasus mega korupsi di YKP ini semakin terang benderang. Hal ini menyusul pemeriksaan marathon terhadap Ketua DPRD Surabaya, Armuji, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini serta petinggi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape maupun pihak lain yang dianggap mengetahui dugaan mega korupsi YKP ini.
- KPK Berhasil Temukan Transaksi Tidak Wajar Walikota Ambon
- Bareskrim Periksa 105 Orang dan 5 Pejabat Utama Kejagung Dalam Kasus Kebakaran
- 175.510 Napi Dapat Remisi Umum Hari Kemerdekaan, 2.606 Langsung Bebas
Dengan kuatnya alat bukti yang saat ini dimilikinya, Kejati Jatim pun berkesimpulan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menggelar ekspos.
Sehingga, dari ekspos itu nantinya akan dapat ditentukan siapa saja pihak yang dapat dijadikan tersangka dalam kasus ini.
"Kita gerak cepat. Saya sudah minta pada Aspidsus untuk segera menggelar ekspos kasus. Paling tidak pekan depan sudah ekspos," ujar Kajati Jatim Sunarta dikutip Kantor Berita , beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT Yekape, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.
Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.
Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.
Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT Yekape diserahkan ke Pemkot Surabaya.
Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.
Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.
Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.
Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.
Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.
Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.
Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT Yekape yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.
Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ketiga Kali, Presenter TV Brigita Manohara Diperiksa KPK
- KPK Pastikan Buka Penyidikan Baru Dugaan Obstruction of Justice Pencarian Harun Masiku
- AKBP Doddy Prawiranegara Ajukan Justice Collaborator ke LPSK
