Kelemehan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI Jakarta harusnya dikoreksi, bukan diviralkan. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
- Kenaikan Tarif Masuk Candi Borobudur Bukti Inkonsistensi Pemerintah!
- Koalisi Gerindra-PKB Jadi Ujian Bagi KIB
- Konsolidasi Pemenangan Khofifah-Emil di Jember, Ketua PKS Jatim Puji Kinerja Khofifah Periode Pertama
Anies menambahkan, saat ini pihak DKI telah menyiapkan sistem e-budgeting lebih pintar dari sistem pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anies mengklaim, sistem terbarunya mampu mengecek detail anggaran hingga komponen yang tidak perlu dicek secara manual oleh manusia.
Sistem itu, lanjut Anies, akan digunkana pada Januari 2020. Sistem itu nantinya dapat membuktikan penyusunan APBD DKI secara transparan.
"Di dalam organisasi. Ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua itu," paparnya.
Lebih lanjut Anies mengatakan, sistem e-budgeting lama memiliki banyak celah penyelewengan.
"Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," tutupnya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Soal THR dan Gaji ke-13, Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Percepat Pencairan
- PAN Serahkan Rekom Untuk 23 Bacakada Di Jatim, Ini Daftarnya
- PAN Setuju Kampanye Pemilu di Kampus, Asal Dengan Syarat
