Program Kartu Pra Kerja yang baru saja diluncurkan di tengah pandemik Covid-19, mengundang kontroversi.
- PKB Tawarkan Cak Imin-AHY Untuk 2024
- SMRC: Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Posisi Ketiga Anies Baswedan
- Nyalon Dari Partai Lain, Legislator Partai Nasdem Jember Terancam PAW
Hal itu disebabkan kehadiran program ini menyiratkan konflik kepentingan hingga indikasi nepotisme.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal penunjukan mitra pelatihan Ruangguru dalam program berbujet triliun rupiah tersebut.
Terlebih, CEO Ruangguru adalah Adamas Belva Syah Devara yang saat ini menjadi salah satu Staf Khusus Presiden Jokowi.
"Apapun alasannya, ketika dia seorang Stafsus presiden atau pejabat negara, sejatinya tidak boleh ambil proyek pemerintah, apalagi dengan menggunakan perusahaan pribadi," ungkap Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/4).
Menurutnya, biasanya bagi pejabat yang berpengalaman atau suka main proyek pemerintahan, mereka akan menggunakan perusahaan orang lain atau pengusaha luar istana untuk menggarap proyek tersebut.
"Mereka mainnya cantik. Tidak seperti yang dilakukan oleh Stafsus milenial tersebut," sindirnya.
Menurut Ujang, tindakan korupsi bukan hanya soal merampas uang negara. Lebih dari itu, kebijakan pun baginya juga bisa korupsi.
"Artinya kebijakan yang diambil pejabat untuk menguntungkan diri sendiri juga bisa masuk kategori korupsi," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kepala BIN Ajak Kepala Daerah Bersiap Hadapi Ancaman Resesi
- Erick Thohir Harus Buktikan PSSI Bisa Raih Prestasi Gemilang
- Sambangi Nasdem Tower, Anies Baswedan Temui Surya Paloh
