Fakta baru terkait angka kemiskinan di Kabupaten Gresik, diungkap DPRD setempat. Sebab, data yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappelitda) maupun Dinas Sosial (Dinsos) Gresik tidak akurat.
- Pelayanan Kesehatan Program Unggulan Paslon Maidi dan Bagus Panuntun
- Pejabat Dapat THR, Empati Pemerintahan Jokowi di Periode Kedua Telah Hilang
- Didukung Angkatan Muda Siliwangi, Ridwan Kamil Siap Nyapres
"Data yang digunakan Bappelitda maupun Dinsos Gresik ini, berdasarkan data apa kami tidak paham. Bahkan, data itu merupakan riil di lapangan atau hanya copy paste. Ini yang akan kami tanyakan, agar dalam melakukan pendataan tidak asal-asalan," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLjatim, Rabu (6/2).
Catatan dua OPD itu, lanjut Syafi' harus dipastikan dahulu validitasnya. Karena selama ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kemiskinan.
"Tidak validnya data kemiskinan di Kabupaten Gresik itu, terungkap saat saya berbincang-bincang dengan relawan PKH. Karena, mereka (PKH) ini yang setiap hari berkecimpung langsung dalam misi penanganan kemiskinan. Bahkan, setelah kami disodori data kemiskinan versi PKH dengan versi dua OPD Pemkab Gresik. Ternyata, tidak sungkron dan terjadi perbedaan jumlah yang sangat signifikan," tegasnya.
Senada, juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Nur Qolib bahwa ketidak sesuaian database antara Bappelitda dan Dinsos sebagai representasi Pemkab Gresik. Dengan database yang dimiliki PKH, sebagai representasi dari Pemerintah pusat harus ditindak lanjuti dengan serius.
"Kami minta Pemkab Gresik, bisa memberikan keakuratan data kemiskinan ini. Untuk itu, OPD terkait harus benar-benar turun ke lapangan untuk mencari data riil atau mendata ulang. Jangan sampai hanya berdasarkan laporan perangkat desa, apalagi katanya-katanya. Harus turun dan cek ke lapangan langsung, sebab ini tugas dua OPD yang bersangkutan," pintanya.
Selain itu, jika data kemiskinan yang dimiliki Bappelitda sudah valid. Maka, harus melakukan penyempurnaan database berbasis aplikasi (digital). Sebab, pencatatan melalui aplikasi digital akan lebih efektif dan efisien," tuturnya.
"DPRD siap membackup langkah itu, karena ini merupakan upaya agar alokasikan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran," pungkasnya.[eze/bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sandiaga Akan Pimpin Rapat Bappilu PPP Matangkan Strategi Pemilu 2024
- Rizal Ramli: PKB dan PAN Hasil Reformasi, Kok Tega-teganya Mau Melawan Konstitusi
- Kemendikbudristek: Profesor Untuk Megawati Bukan Gelar, Tapi Jabatan Gurubesar
