Potensi wisata Kabupaten Malang sangat luar biasa. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.
- Berita Hoax Sudutkan TNI-Polri Dibantah Kepala Suku, Dipastikan Tidak Ada Aksi Pembakaran Di Paluga
- PWI Jatim Chanel dan DPU Bina Marga Provinsi Jatim Gelar FGD Penanganan Berita Hoax
- Sesak Nafas di Asrama Haji Sekolilo, 1 Jamaah Haji asal Jember Gagal Berangkat ke Tanah Suci
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengungkapkan, bahwa dalam hal ini ada regulasi yang jelas. Regulasi ini mengikat antara Dinas Pariwisata dan Perhutani menjadi satuan kerja penghasil.
"Potensi wisata Kabupaten Malang ini sangat luar biasa. Kan sayang kalau dinas pariwisata hanya membuat gebyar promo saja, tapi bukan dari bagian dari penghasil. Nanti kami diingatkan ya, supaya kedepan diupayakan ada regulasi yang jelas. Ini merupakan PR," tegasnya pada Kantor Berita , Kamis (10/10).
Ketika disinggung, apakah gencarnya promosi yang tak diimbangi dengan maksimalnya PAD Kabupaten Malang merupakan hal pemborosan?
Didik mengatakan, dilihat dari segi mana dulu, kalau memang tidak balance secara terus menerus dan sengaja dibiarkan bisa saja.
Maka, pihaknya mendesak dengan adanya pembangunan yang luar biasa seperti Jalur Lintas Selatan (JLS), pemerintah melalui dinas pariwisata melakukan pendekatan dengan pihak Perhutani untuk memperjelas wilayah. Sehingga nantinya bisa memperoleh hasil yang maksimal.
"Kami siap memfasilitasi antara Pemkab Malang dan Perhutani, sehingga ada payung hukumnya yang jelas. Untuk itu, yang kami tunggu adalah progres dari dinas pariwisata, untuk melakukan pendekatan dengan perhutani. Saran kami lebih cepat lebih bagus, karena banyak hal dipikirkan, termasuk untuk meningkatkan roda ekonomi pada masrakat. Kalau nanti pengelolahanya seperti apa, itu terserah. Apakah nanti dikelolah pemerintah, apa bisa dipihak ketiga kan," paparnya.
Perlu diketahui, bahwa hampir keseluruhan kawasan pantai di Malsel, lahanya masihb dalam penguasaan pihak Perhutani. Sedangkan untuk pengelolahan tempat wisata diserahkan ke pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).[azm/aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Lepas Ekspor Test Market Produk Olahan Pangan Ke Singapura, Gubernur Khofifah: Upaya Kita Mendorong UMKM Jatim Go Global
- Empat Jabatan Kosong Kepala Dinas Pemkot Surabaya Diisi Pelaksana Tugas
- Satpol PP Surabaya Tertibkan 12 Bangli Tempati Tanah Aset Pemkot
