Urusan perusahaan pribadi dimasukkan dalam proyek pemerintah. Inilah yang dilakukan Stafsus Presiden dari kalangan milenial Adamas Belva Syah Devara. Presiden Joko Widodo harus berani bertindak atas kelakuan para Stafsusnya yang telah melakukan abuse of power.
- Maidi Serahkan Berkas Formulir Pendaftaran Calon Walikota Madiun ke PSI
- Pemecatan Jokowi Sebagai Penegas PDIP Punya Harga Diri
- Menjelang Musim Penghujan, Pemkab Banyuwangi Mulai Antisipasi Banjir
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mendesak Jokowi mencopot Adamas Belva Syah Devara karena dugaan praktik nepotisme.
"Jokowi harusnya bukan hanya menegur dia. Tapi harus pecat dia. Karena sudah menggunakan perusahaan pribadi untuk menggarap proyek pemerintah di tengah pandemi," kata Ujang Komarudin dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/4).
Stafsus Presiden dari kalangan milenial Adamas Belva Syah Devara menuai polemik terkait dengan konflik kepentingan antara perannya sebagai stafsus dan pemimpin perusahaan.
Dia adalah pendiri sekaligus CEO Ruangguru. Ruangguru dapat proyek Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun untuk menyediakan pelatihan online.
Ujang Komarudin menilai, jika perusahaan pribadi stafsus milenial, sebut saja Ruangguru, digandeng untuk menggarap proyek Kartu Prakerja, itu rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Karenanya, sangat mungkin mengarah pada abuse of power, jika tetap dibiarkan.
Atas dasar itu, sang stafsus yang melakukan praktik tersebut seharusnya mundur dari jabatannya selaku pembantu presiden. Sebab, telah berbuat tidak profesional membantu beban negara di tengah pandemik Covid-19.
"Jika ingin ambil proyek pemerintah mundur saja dari staf khusus. Lalu jadi pengusaha atau profesional," demikian Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyarankan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tiga Paslon Pilkada Sidoarjo Deklarasi Pemilu Sehat Dan Jurdil
- Golkar Anggap Isu Munaslub Ditunggangi Penumpang Liar
- Setelah PKB, Prabowo Juga Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi KIR