Presiden Joko Widodo meminta rakyat berdamai dengan virus corona. Seharusnya Jokowi menjelaskan pada publik agar satu pemahaman yang utuh dan tidak terpecah.
- PM Afghanistan yang Baru Minta Para Pejabat Kembali Pulang ke Tanah Air, Ada Apa?
- Luhut Disebut Dalang Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Dipersepsi Restu Jokowi
- Sidang Perkara di Daerah, DKPP Ajukan Tambahan Anggaran Rp 92 M
Hal ini disampaikan analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Miftahul Adib dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/5).
“Jangan sampai, beda memaknai ungkapan tersebut, dipahami bahwa kita (Indonesia) kalah atau pemerintah angkat tangan soal penanganan corona. Karena penanganan corona dari dulu banyak simpang siurnya,” katanya.
Penjelasan itu, kata Adib, sangat penting karena akan berdampak kepada psikologis masyarakat tentang bagaimana sikap sebenarnya pemerintah dalam menangani pandemik Covid-19.
Yang dikhawatirkan, pernyataan Jokowi soal berdamai dengan corona ini bisa dijadikan pemerintah daerah sebagai alasan tidak fokus terhadap penanganan corona.
Seharusnya, Adib menambahkan, pemerintah pusat mendorong langkah yang lebih tegas kepada pemda dalam menangani corona.
“Contoh saja, di Tangerang Raya, PSBB tak dikerjakan maksimal. Banyak checkpoint hanya simbol ada PSBB, tapi petugas tak aktif. PSBB jilid 2 tambah parah, checkpoint banyak kosong. Yang krusial, lagi-lagi bansos menjadi masalah baru,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Politisi PDIP Ajak Wakil Rakyat Sisihkan 50 Persen Gaji Untuk Bantu Rakyat Terdampak Corona
- Dunia Usaha Gantungkan Nasib pada Stabilitas Politik Nasional
- Dua Pabrik Gula Di Jatim Belum Penuhi Aturan Pemerintah, Andalkan Gula Rafinasi Untuk Bahan Baku
