Sejumlah petani di wilayah Ngawi mengaku resah setelah beredar kabar rencana pemerintah pusat melalui Kementan bakal memangkas alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur.
- Curi Barang Paketan Konsumen, Kurir Ekspedisi Dibekuk Jajaran Polres Gresik
- Wali Kota Eri Minta Camat-Lurah Laporkan Wilayahnya yang Belum Teraliri PDAM
- Ketua Fraksi PPP DPRD Jember Meninggal Dunia
Petani pun meminta rencana pemerintah itu dikaji ulang jangan sampai terjadi gejolak.
"Kalau kabar pemangkasan pupuk bersubsidi itu benar maka jelas terjadi kelangkaan pupuk. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada petani seperti saya ini," ungkap Harianto salah satu petani asal Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Rabu (22/01).
Ia menilai apa yang dilakukan pemerintah tidak tepat jika tanpa diberikan solusi. Mengingat apapun alasanya pemakaian pupuk organik yang digembar-gemborkan pemerintah hasilnya kurang memuaskan. Apalagi rencana pemangkasan pupuk bersubsidi bakal menyakiti kaum petani.
"Heran ya pemerintah itu ada saja terkait rencana BPJS dinaikan, rencana gas LPG 3 kilogram subsidinya dicabut dan saat ini malah alokasi pupuk mau digitukan," jelasnya.
Sementara itu beredar kabar pemrov Jatim meminta tambahan pupuk bersubsidi kepada Kementan. Pasalnya, jumlah pupuk bersubsidi tahun 2020 yang diberikan Kementan dinilai tak sebanding dengan usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari pemprov Jatim sebesar 4.930.917,71 ton.
Pada 2020 ini, pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mengajukan usulan e-RDKK pupuk bersubsidi ke Kementan sebesar 4.930.917,71 ton. Namun, Kementan hanya merealisasikan 1.349.594 ton, atau 27,37 persen dari total yang diusulkan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pelaku Usaha Bondowoso Menjerit, Mana APBD yang Dikoar-koarkan Untuk Pemulihan Ekonomi?
- Resmikan Pintu Perlintasan KA dan Pos Jaga di Banyuwangi, Gubernur Khofifah Maksimalkan Masyarakat dan Pengguna Jalan Terlindungi
- Mulai Membaik, Pasien Korban Kecelakaan Tol Mojokerto Dipindah ke RS BDH Surabaya
