Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo melaporkan temuan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak wajar di Pilpres 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Jawab Keluhan Masyarakat, Partai Bulan Bintang Jawa Timur Gelar Bazar Murah Serentak
- Ada Bau Tidak Sedap di Balik Insiden Ade Armando dan Radikalisme di Sumbar
- Ketua Komisi A DPRD Jatim Apresiasi Capaian Pemprov Raih Predikat WTP Untuk Kesembilan Kali
"Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT. Dan semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar ke depan tidak ada manipulasi data ganda," kata Hashim di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/3).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menambahkan, pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan secara lisan ke KPU yang dilakukannya.
"Kami sampaikan beberapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI," tegasnya.
Ke depan, BPN juga akan menemui pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkonfirmasi temuannya itu. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa berdasarkan laporan KPU, temuan yang didapat BPN berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Dukcapil) Kemendagri.
"Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," tandasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ini Nama yang Layak jadi Pangkostrad
- Soal Duet Anies-AHY, Jansen Sitindaon: Kalau Jodoh akan Ada Jalannya
- PKS Jatim Launching 13 Posko Mudik Dr Salim, Buka 24 Jam, Siapkan Layanan Pijat Gratis hingga Dokter Jaga
