Soal pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbeda pandangan.
- Tingkatkan Produksi Bawang Merah, ABMI Nganjuk Gelar Sosialisasi
- Terima ToA dari BI Jatim, Wali Kota Eri Cahyadi Bahas Strategi Kendalikan Inflasi
- bank bjb Bandoeng 10K Resmi Diluncurkan, Ajak 3.000 Pelari Menghidupkan Kembali Identitas Bandung Lewat Olahraga dan Budaya
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, kedua institusi pemerintah tersebut memiliki kepentingannya masing-masing dalam menyampaikan data faktual ekonomi Indonesia.
"Kepentingannya beda. BPS menyampaikan data apa adanya, sedangkan pemerintah perlu menumbuhkan optimisme bagi daya beli masyarakat dan investasi,†kata Hensat melansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/12).
Peneliti politik dari lembaga survey Kedai Kopi ini menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai BPS dan kementerian keuangan.
"Nah sekarang tergantung dari publik, percaya data atau suka optimisme pemerintah,†tambahnya.
Mengenai anggapan kementerian keuangan kurang begitu percaya dengan akurasi BPS, Hensat berpandangan pemerintah harus dapat memperbaiki ekonomi Indonesia dan data faktual yang disajikan oleh BPS dapat dijadikan bahan evaluasi.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Perkuat KUB, Bank Jatim Teken MoU dan NDA dengan Bank NTT
- Mahfud Minta Bank UMKM Beri Kemudahan Akses Kredit Di Lingkungan Pesantren
- Sandiaga Uno Ajak Desa Partisipasi Di Ajang Anugerah Desa Wisata
