Masuknya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebagai kandidat Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN) atau ibukota baru memunculkan pro kontra.
- Soal PPKM Darurat, Luhut Dilema Antara Pilih Ekonomi Atau Kesehatan Rakyat
- Hasto Kristiyanto Doakan Kesembuhan SBY yang Sakit Kanker Prostat
- Jelang HUT RI 77, Pemkab Bondowoso bagikan Ribuan Bendera Merah Putih
Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja (PUSAKA), Muhammad Helmi Rosadi pada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (4/3).
“Saya menilai ini sudah biasa. Sebab Anas selama ini pandai dalam pencitraan. Dulu dia masuk nominasi calon menteri. Tapi faktanya apa, Pak Arief Yahya orang Banyuwangi yang masuk kabinet Jokowi,” terang Helmi.
Selain itu, ada lagi masalah di Banyuwangi selama kepemimpinan Bupati Anas yang hingga kini masih belum terselesaikan. Menurut Helmi, salah satu kebijakan Anas adalah membangkrutkan Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha.
“Perusahaan Daerah Aneka Usaha dibangkrutkan oleh bupati sehingga nasib-nasib karyawannya tidak jelas,” urai Helmi.
Masalah berikutnya adalah polemik yang terjadi di PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS). Menurut Helmi, pihaknya masih ingat saat itu jabatan komisaris dan direktur merupakan hasil bagi-bagi kekuasaan saat Anas maju di Pilbup periode pertama.
“Karena jabatan direksi diisi orang-orang tidak profesional sehingga perusahaannya tidak berjalan dengan baik. Bahkan saat ada peristiwa kapal karam empat tahun lalu, saya sempat berdebat di radio dengan Anas. Saat itu Anas bilang bahwa kejadian kapal karam PT PBS akibat human error. Padahal faktanya yang terjadi melainkan manajemen error,” ujarnya.
Helmi menjelaskan, ada lagi permasalahan lain yang juga belum terselesaikan. Salah satunya Bupati Banyuwangi tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Serikat Pekerja Kapal Sri Tanjung.
Padahal Serikat Pekerja Kapal Sri Tanjung sudah memenangkan gugatan perkara perselisihan dalam putusan hubungan industrial Pengadilan Negeri (PN) Surabaya termasuk Kasasi di Mahkamah Agung.
“Tapi sampai hari ini Pak Bupati tidak memberikan hak-hak karyawan yang jumlahnya mencapai 80 orang. Seperti tidak dapat pesangon dan lain-lain. Padahal keringat mereka sudah menyumbang untuk pendapatan asli daerah,” tegas Helmi.
Selain masalah di atas, dua polemik besar juga masih dihadapi masyarakat Banyuwangi di antaranya penyewaan Pulau Tabuhan kepada perusahaan EBD Paragon asal Singapura dan Izin Usaha Pertambangan status Operasi Produksi (IUP-OP) PT Bumi Suksesindo (BSI) dan status Eksplorasi (IUP Eksplorasi) PT Damai Suksesindo (DSI).
“Akibatnya terjadi konflik sosial di masyarakat Banyuwangi. Kami prihatin akan hal ini,” tuturnya.
Karena itu Helmi berharap pada Presiden Jokowi untuk mencari pemimpin ibukota baru yang mumpuni dan profesional.
“Masih banyak anak bangsa lainnya yang mumpuni dan profesional memimpin ibukota baru,” tutupnya.
Terpisah, Kabid Humas Banyuwangi Rahmawati Setyoardini justru mengatakan sebaliknya. Menurutnya, kinerja Bupati Anas selama ini dinilai berhasil oleh berbagai kalangan.
Setyoardini merujuk data BPS, bahwa tingkat kemiskinan di Banyuwangi menurun hingga ke level 7 persen, dari sebelumnya yang selalu di atas dua digit.
Demikian pula dalam hal inovasi, Bupati Anas berhasil mengembangkan pariwisata hingga dikenal wisatawan dalam negeri maupun manca negara.
“Bupati Anas sukses mengembangkan Banyuwangi sebagai kabupaten pariwisata yang inovatif. Termasuk membuka aksesabilitas Banyuwangi dengan mengembangkan Bandara Banyuwangi hingga kini bisa diakses dari berbagai kota besar di Tanah Air,” kata Setyoardini dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi.
Bupati Anas, sebutnya, berhasil mengantarkan Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang meraih nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sedangkan dari sisi ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi dari yang semula hanya Rp20 juta per orang per tahun menjadi Rp48,8 juta per tahun berdasarkan data BPS.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada empat kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN) atau ibukota baru itu di antaranya Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dianggap Makar, Surabaya Adalah Kita Tolak Silaturahmi Akbar KAMI Jatim
- Milenial Terancam Sulit Punya Rumah, Komisi XI Dorong Pemerintah Susun Skema KPR Bersubsidi
- Pendukung Jokowi Berubah Haluan, Murni Demokrasi atau Benci Ditinggal Pergi?
