Cegah Perlambatan Ekonomi, Pemerintah Diminta Realokasi APBN 2021

Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, menurut ekonom senior dari Institute for development of Economic and Finance (Indef), Dr Aviliani, realokasi tersebut penting karena selama pandemi Covid-19, bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat belum sepenuhnya merata.

“Banyak orang miskin di daerah yang tidak dapat bantuan sosial karena mereka bekerja di sektor informal. Kalau kita tanya pemerintah daerah, mereka mengatakan ini urusan pemerintah pusat, kasihan kan mereka,” ujar Aviliani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/7).

Selain itu, Aviliani juga mengusulkan pendekatan penanganan Covid-19 yang selama ini dilakukan berdasarkan wilayah besar seperti Jawa-Bali dubah menjadi regionalisasi dan daerah terdampak.

“Daerah harus diberikan dana yang cukup untuk menangangi Covid-19 di wilayahnya, sehingga pendekatannya menjadi terisolasi, ekonomi nasional jadi tidak lumpuh," tandasnya.

Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Menkeu Sri Mulyani memutuskan menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

Kemudian, pemerintah juga akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Dari semula Rp 20 triliun, akan ditambah Rp 10 triliun.

Sri Mulyani juga mengambil alih Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 28,8 triliun dan program vaksinasi daerah sebesar Rp 1,96 triliun dengan alasan penyaluran BLT Dana Desa rendah.