Demokrat Beberkan Masalah di Ibukota Baru, Dari Ahok Hingga Penolakan Penduduk Asli

Politikus Partai Demokrat, Roy Suryo membeberkan berbagai masalah terkait rencana pemindahan ibukota baru.


Menurutnya, ada sejumlah masalah ibukota baru yang dicanangkan pembangunannya di wilayah Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

"Terbukti tidak bebas bencana," ucap Roy Suryo di akun @KRMRoySuryo2, Minggu (8/3).

Ahli telematika ini juga memperlihatkan beberapa potongan pemberitaan yang ternyata rencana pembangunan ibukota Baru ditolak oleh penduduk asli.

Selain itu, lanjut Roy Suryo, anggaran pembangunan ibukota baru tidak masuk akal. Kemudian, dia juga menyentil calon pemimpin otoritas di wilayah ibukota baru.

"Ada rencana ditunjuk langsung si HoaK yang jelas-jelas Mantan Napi, Tidak Santun, Potensi Banyak bermasalah Hukum," ujar Roy.

Roy Suryo tidak menegaskan apakah yang dimaksud 'HoaK' itu adalah Ahok, panggilan Basuki Tjahaja Purnama yang pernah menjabat Gubernur DKI dan sekarang menjadi Komisaris Utama Pertamina.

"Memang di luar logika akal sehat. Melamar pekerjaan saja perlu SKCK, ini untuk Rencana IBUKOTA NEGARA (bukan sekadar Kampung), bisa-bisanya ada Mantan NAPI? Come on, Penduduk +62 ini 267 juta, kok masih saja hanya nama si HoaK yang muncul. Kemarin jadi Komut Pertamina saja NOTHING," sebut Roy sambil memperlihatkan beberapa potongan berita yang berkaitan dengan Ahok.

Diketahui, Presiden Joko Widodo sudah mengajukan empat calon Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN). Yaitu Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.


ikuti terus update berita rmoljatim di google news