. Sosok pengganti Tri Rismaharini di tahun 2020 mendatang terus menyeruak di perbincangan elite politik Jawa Timur, khususnya Surabaya.
- Kontroversi Bipang Ambawang, Wibowo Arif: Lebih Berbahaya Makan Babi Panggang Atau Korupsi?
- Jadi Pengusaha di Papua, Daftar Calon Bupati Lewat PDIP Kabupaten Madiun
- Survei COPS: Elektabilitas AHY Salip Anies Baswedan
Wakil Sekretaris Jenderal, Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan, DPP Partai Demokrat mempersilakan, pengurus Demokrat Jawa Timur mengusulkan nama bakal calon wali kota Surabaya.
"Siapapun namanya silakan diusulkan, termasuk Pak Machfud Arifin," kata Rachland kepada Kantor Berita , Rabu (3/10).
Sekretaris DPD Partai Demokrat, Renville Antonio sebelumnya mengatakan, dirinya akan segera lapor kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo ihwal nama Machfud Arifin.
Ditambahkan Renville, Pilwali Kota Surabaya ini sangat penting bagi Partai Demokrat. Untuk itu, di masa waktu kurang dari 1,5 tahun pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun 2020, akan terus di-update perkembangannya.
Hasil penjajakan suara di bawah itu akan kita sampaikan kepada Ketua kami (Pakde Karwo), bisa saja setelah itu kami akan mengajak DPC PD Kota Surabaya komunikasi ke semua kandidat di Pilwali Surabaya, termasuk ke Pak Machfud,†kata Renville kepada Kantor Berita .
Nama-nama lain yang juga sudah beredar di tengah masyarakat, kata Renville adalah nama yang memang sudah sering muncul di media. Seperti Armudji (Ketua DPRD Surabaya), Wisnu Sakti Buana (Wakil Walikota Surabaya), Fandi Utomo (PKB) dan Eri Cahyadi (Sekkota).
Kemudian ada dari kader Partai Demokrat yakni Nurwiyatno, mantan Penjabat Walikota Surabaya yang juga caleg DPRD Jatim dapil Surabaya.
Menurut kami Pilwali Surabaya ini menjadi menarik, karena sejauh ini belum ada tokoh yang menonjol sekelas Bu Risma,†tutup mantan Sekretaris tim Pemenangan Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim lalu. [jen]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Surya Paloh Ucapkan Selamat Tinggal Cebong dan Kampret
- PP Himmah Dukung RUU Polri Disahkan jadi UU, Ini Alasannya
- MUI Minta Para Menteri Berhenti Galang Kekuatan Demi Presiden Tiga Periode
