Penularan wabah Covid-19 sangat diperhatikan upaya pencegahanya oleh semua pihak agar tidak terpapar.
- Banner Partai Dicopot Satpol PP, Puluhan Kader PDIP Desak Pemerintah Pasang Kembali
- Taushiyah Nyai Sinta Nuriyah di Acara Buka Bersama di Pendopo Bondowoso
- Awali Tahun 2025, Logistic Day Pos Indonesia Hadir di Jawa Timur
Penerapan jaga jarak sosial harus dilakukan antara satu individu dengan lainya, apalagi baru-baru ini muncul istilah Orang Tanpa Gejala (OTG) yang bisa menjadi media penularan meskipun tidak mengalami sakit.
Untuk itu kewaspadaan maksimal perlu dilakukan seperti yang terlihat dalam salah satu kegiatan rutin DPRD Ngawi.
Dalam melaksanakan sidang paripurna tahunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi 2019 kali ini melalui video conference dilakukan secara virtual.
"Sebenarnya kegiatan sidang paripurna semacam ini (LKPJ) sebagai agenda rutin yang biasa kita gelar setiap 21 April per tahunya dengan memakai pakaian adat. Karena ditengah pandemi Covid-19 terpaksa dilaksanakan seperti ini," terang Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko (Antok), Rabu, (29/4).
Namun esensinya, kata Antok, tidak mengurangi dari roh yang sebenarnya terkait agenda sidang paripurna LKPJ. Meskipun dalam sidang hanya dihadirkan jajaran pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi. Sedangkan dalam sidang tersebut dibenarkan Bupati Ngawi melaporkan secara normatif dan teknis.
Melihat dari sisi normatifnya memang yang menjadi acuan LKPJ tidak lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan secara berjenjang setiap tahun. Tentu, di dalamnya ada capaian maupun progres dari indikator yang telah ditentukan.
Namun secara umum cukup bagus meski demikian perlu adanya koreksi menyangkut penurunan angka kemiskinan maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang perlu digenjot lagi. Sedangkan dari sisi teknis perlu adanya revisi dari indikator capaian kerja jika dibandingkan persentasenya.
Sementara Bupati Ngawi Budi Sulistyono (Kanang) membenarkan dalam LKPJ telah dilaporkan semua kegiatan kinerja pemerintahanya secara terperinci. Baik dari sisi keuangan secara global maupun orientasi program pembangunan ke depan.
"Semua harus dipertanggungjawabkan secara detail. Baik itu program wajib maupun pilihan tentu kita berikan catatan-catatan untuk dijadikan evaluasi bersama," jelas Kanang.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Berkat Dedikasi atas Pemulihan Korban Terorisme, Pemprov Jatim Terima Penghargaan dari LPSK
- Sosialisasikan Aktivasi IKD, Dispendukcapil Surabaya Gandeng Selebgram
- Warga Bangkalan Geruduk Pengadilan Tinggi Surabaya, Klarifikasi Fatwa Pencairan Dana Konsinyasi
