Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini enggan berkomentar terkait kasus dugaan korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE.
- Lukas Enembe Sakit, Alex Marwata: KPK Nggak Biarkan Tersangka Terlunta-lunta
- Kejagung Dinilai Salah Sasaran Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri
- Pemkot Surabaya Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online
Risma juga beralasan, pihaknya hibgga saat ini belum mengetahui secara pasti atas perkembangan kasus tersebut. Ini lantaran hingga saat ini pihak Kejati Jatim belum memberikan informasi terkait penggeledahan maupun perkembangannya.
"Karena kasus ini rawan. Saya nggak mau berkomentar dulu ya. Saya mau tanya ke Didik (Aspidsus Kejati Jatim), bagaimana perkembangan kasus ini." pungkasnya.
Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.
Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.
Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.
Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.
Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.
Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.
Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.
Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.
Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.
Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.
Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.
Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- SMA Tarakanita 1 Terima Surat Pengunduran Diri AG, Kekasih Penganiaya David
- Kuasa Hukum KSDR Minta Hakim Batalkan Gugatan
- Berkas Lengkap, Tersangka Korupsi BTS Kominfo Windi Purnama Segera Disidang
