Wacana pemekaran provinsi baru di pulau Jawa menjadi pembahasan hangat di lini massa beberapa saat terakhir. Tak tanggung-tanggung, sekitar sembilan daerah mengusulkan pemekaran provinsi baru.
- PCNU Jember Berangkatkan Delegasi Muktamar NU ke 34 di Lampung
- Tax Amnesty Jilid II Pesanan Cukong dan Oligarki
- KPU Tetapkan Ipuk-Muji dan Ali Makki-Ali Ruchi Cabup-Cawabup Banyuwangi
Meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium atau penangguhan atas wacana tersebut, namun kabar mengenai kelahiran provinsi baru terus berkembang atas dasar usul dan keinginan tiap daerah.
Menanggapi persoalan ini, Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN sekaligus wartawan senior saat kunjungan ke Ngawi enggan memberikan tanggapan. Alasannya tidak mempunyai kompetensi untuk bicara terkait kebijakan atas pemekaran provinsi itu sendiri.
"Saya tidak mempunyai kompetensi ngomong itu (pemekaran provinsi-red). Ah nggak-nggak tidak punya kompetensi," terang Dahlan Iskan dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu, (16/2).
Hanya saja beberapa kesempatan lalu Bupati Ngawi Ony Anwar langsung merespon rencana pemerintah dalam melakukan pemekaran provinsi. Secara garis besar seperti dikutip kantor berita RMOL Jatim, Ony Anwar mengatakan, harus dilihat dari sisi plus minusnya. Jika memberikan manfaat positif secara otonomi daerah maka wacana pemekaran provinsi bisa dilanjutkan.
"Pemekaran itu harus dilihat secara menyeluruh atau secara holistik. Harus ada niatan komperhenshifnya seperti apa dan kalau itu bisa menguatkan otonomi daerah ya monggolah diperjuangkan," ungkap Ony Anwar.
Kedatangan Dahlan Iskan ke Ngawi ini terkait dengan Hari Pers Nasional (HPN) yang dilaksanakan oleh PWI Kabupaten Ngawi yang digelar di Pendopo Wedya Graha. Pada kesempatan itu, Dahlan Iskan beretemu dengan beberapa wartawan perwakilan lintas eks Karesidenan Madiun.
(Purwanto/Ngawi)
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mensos Pekerjakan PMKS di BUMN, Said Didu: BUMN Butuh Profesionalisme Dan Keahlian
- Anies Baswedan: Bila Ada yang Khawatir Kehilangan Kekuasaan Maka Dia Tidak Paham Prinsip Demokrasi
- Antikorupsi Wajib Jadi Visi Misi dan Program Kerja Capres 2024
