Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Achmad Firdaus Febrianto mengaku heran dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengimpor seribu ton jagung pada akhir tahun 2018. Pasalnya, data dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Jawa Timur, hasil produksi jagung petani mengalami surplus.
- Buka Peluang Terima Partai Baru, Koalisi Perubahan Komitmen Capreskan Anies Baswedan
- Kader Internal PKB Jakarat Didorong Maju Pilkada
- Hasil Survei: Erick Thohir Berpeluang Besar jadi Kuda Hitam Pilpres 2024
Baca Juga
Dia mengatakan, impor jagung yang diberlakukan pemerintah itu janggal. Pasalnya, di beberapa wilayah, hasil produksi jagung petani masalah di ekspor ke wilayah lain.
"Kita sudah ekspor kayak Gorontalo sudah ekspor ke Filipina dan Malaysia 380 ribu ton. Cuma katanya masih ada persoalan di pakan ternak. Untuk data yang jelas, dari surplus data yang ada untuk pakan ternak sudah teraklmodir di dalamnya," tambahnya.
Emil berharap agar pemerintah memberikan alasan rasional ketika melakukan kebijakan impor.
"Terus pertimbangan kementrian adalah jarak kalau di Sumatera lebih baik dari Malaysia daripada mengambil di Priok. Kok masih ada impor kesalahannya dimana apakah data valid antara di dinas dan di lapangan," tandasnya.
Firdaus khawatir, jika impor jagung dipaksakan, maka beberapa petani yang ada di Jawa Timur akan merugi karena harga jatuh.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Golkar Restui Oka Mahendra Jadi Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo
- Pengurus Demokrat Hadiri Pembekalan Politik Cerdas KPK
- Kaesang Jadi Ketum PSI, Jokowi Letakkan Langkah Politik Moderat dan Progresif Tanpa Kudeta
Baca Juga
