DPRD Jawa Timur merasa keberatan dengan pendirian tempat pengolahan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) di Brondong, Lamongan. Pasalnya, dari pemantauan, pengolahan limbah itu diduga dibangun di lahan pertanian produktif.
- Program Rutilahu Tahap 1, Pemkot Surabaya Siap Bedah 74 Rumah
- Polres Tulungagung Gelar Tes Urine di Terminal Gayatri, Hasilnya Satu Sopir Bus AKAP Positif Narkoba
- Masa Pandemi Kasus Perceraian di Tuban Meningkat, Janda Baru Capai Ribuan
Berdasarkan pengamatan di lapangan, kata Firdaus beberapa lahan yang sudah dibebaskan itu mayoritas berupa lahan pertanian produktif dan berbatasan dengan lahan Perum Perhutani.
"Memang pertanian disana tadah hujan karena sulit mendapatkan air," terang Ketua Komisi B DPRD Jatim.
Warga Tloho Retno juga sempat minta difasilitasi DPRD Jatim supaya diperkenankan membangun telaga (embung) di lahan milik Perum Perhutani untuk memenuhi kebutuhan air warga setempat. Mengingat, selama ini warga terpaksa membangun pipa paralon dari desa lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
"Hingga saat ini Perum Perhutani belum mengijinkan permintaan warga Tlogo Retno," jelas Firdaus
Di sisi lain, lokasi lahan yang akan digunakan sebagai pabrik pengelolaan limbah B3 itu, lanjut Firdaus jaraknya juga tak lebih 1 kilometer dari bibir pantai, sehingga selain bertentangan dengan aturan perundangan yang ada juga dikhawatirkan bisa merusak ekosistem lingkungan sekitar.
"Brondong Lamongan itu terkenal sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) karena disitu banyak nelayan. Kami khawatir jika pabrik limbah dibangun disana, nasib nelayan nantinya seperti apa sebab biota laut pasti akan rusak jika tercemar limbah B3," ungkap Caleg DPRD Jatim Dapil Lamongan-Gresik ini.
Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim dan Kementerikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) transparan terkait ijin Amdal di Brondong Lamongan.
"Kami minta dikaji ulang kalau memang sudah keluar ijin Amdalnya. Bahkan kalau perlu ada legal opinion sebagai pembanding," harap Firdaus Fibrianto.
Senada anggota DPRD Jatim Dapil Lamongan-Gresik lainnya, Makin Abbas juga mendesak PT PPLI terlebih dulu menlengkapi semua persyaratan supaya nantinya tidak ada penolakan dari masyarakat di sekitar lokasi yang akan dibangun pabrik pengelolaan limbah B3.
"Jangan sampai mengulang apa yang terjadi di Mojokerto. Kami berharap jangan sampai ada gejolak sebab masyarakat pesisir Brondong itu dikenal wataknya keras-keras," jelas politisi asli Lamongan ini. [bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wali Kota Eri Dukung PSN SWL Asal Reklamasi Tak Ganggu Ekonomi Nelayan dan Hutan Mangrove
- Pemkab Kediri Dorong Pengembangan UMKM di Bandara Dhoho
- Terinspirasi Sosok Ganjar, KST Ajak Ratusan Warga Nganjuk Jalan Sehat
