Anggota komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim, mengaku pesimis bahwa Pusat Pengolahan Sampah dan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLI-B3) di Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto bisa beroperasi pada akhir tahun 2020, seperti yang ditargetkan. Pasalnya, hingga saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), belum juga menerbitkan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap pabrik pengolahan limbah B3 itu.
- Kunjungi Jatim, Wapres Ma’ruf Amin Ziarah Makam Pendiri NU di Jombang
- AHY Ajak Annisa Pohan Praktek Membatik di Madura
- GP Ansor Rilis Video Harlah ke-89, Dukung Ganjar Pranowo?
"Karena memang hasil hearing terakhir dengan kita anak perusahaan dari JGU yang diintruksikan melaksanakan dengan pembangunan menyampaikan kepada kita terkait dengan Amdal belum keluar. Sehingga target 2020 bisa teralisasi rasanya kok tidak mungkin," katanya pada Kamis (23/7).
Politisi dari Partai Gerindra itu mendesak agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera mengevaluasi proyek tersebut, agar bisa segera dimanfaatkan dalam waktu dekat. Pasalnya, menurut dia, pengoperasian pusat pengolahan limbah B3 itu sangat penting. Mengingat, ketika ada wabah Covid-19 limbah medis di Jatim diprediksi akan menumpuk.
"Kami merekomendasikan kepada gubernur memberikan supervisi karena ini pengolahan limbah sangat penting untuk Jatim," katanya.
Abdul Halim mengaku, dirinya mendapat informasi bahwa molornya PPSLI-B3 di Dawarblandong itu membuat limbah medis dari rumah sakit di Jatim harus diolah oleh pihak swasta. Menurut dia, Gubernur Jatim harus turun tangan, agar pembangunan proyek itu bisa segera dikebut dan bisa difungsikan.
"Dari informasi yang kita dapatkan itu dipul PT Pria untuk limbah itu. Target harus kita punya sendiri," tambahnya.
Halim menyarankan, jika diperlukan, proyek itu harus diambil alih oleh Pemprov Jatim. Agar proses penerbitan Amdal dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga bisa segera segera direalisasikan. Selama ini, menurut Halim, proyek tersebut mandek karena Amdal tidak kunjung turun. Padahal, proses pembebasan lahan sudah dipastikan selesai pada tahun ini.
"Gubernur harus turun tangan agar lebih berkomunikasi. Tahap awal 50 hektar sudah clear ruislag sudah selesai tinggal Amdal yang belum mulai. Ya pasti itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, kapasitas PPSLI-B3 Dawarblandong di Kabupaten Mojokerto diperkirakan bisa menampung limbah B3 sebanyak 170 juta ton pertahun. Tempat pembuangan limbah B3 itu rencananya akan menerapkan konsep sanitary landfill.
Pembangunan PPSLI-B3 di Dawarblandong itu untuk dirasa sangat penting, karena sampah medis di Jawa Timur sudah overload. Sedangkan, ketika dibuang di Kabupaten Cileungsi Bogor, biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga rawan dibuang sembarangan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- AHY Sambut Kehadiran Puan Maharani di Penutupan Kongres VI Partai Demokrat
- Perjuangan PDIP Menuntut Penegakan Hukum Kudatuli Belum Selesai
- Hanya Menang Di Lima Daerah Saat Pilkada Serentak, PKB Jatim Perlu Regenerasi Kepemimpinan
