Walikota dan Bupati Probolinggo duduk bareng membahas penanganan dan pencegahan covid-19. Kali ini para pimpinan wilayah Probolinggo itu membahas mengenai transfer data antara kota dengan Kabupaten di Probolinggo.
- Cegah Banjir, Wali Kota Eri Ingatkan Pengembang Perumahan Soal Kolam Penampungan Air
- Wapres Ma'aruf Amin Bahas Angka Stunting Saat Launching Vaksin Ibu Hamil Dan Anak, Bupati Lamongan: Alhamdulillah Sudah Terpenuhi
- Siaga Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem, Begini Langkah Sigap Risma
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengatakan, kasus positif yang terjadi merupakan warga kota yang bekerja di kabupaten. Karena itu perlu adanya kerjasama dan sinergitas kedua belah pihak. Apa yang terjadi di kota nantinya juga berdampak di kabupaten karena keduanya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan.
Kasus yang telah terjadi adalah kluster dari Sukolilo, dimana yang bersangkutan sebenarnya sudah dikarantina 14 hari. Hasil rapid test mereka juga negatif. Namun hasil swab diketahui positif setelah keduanya kembali dan pulang ke kotanya.
"Dampak inilah yang membutuhkan kekompakan agar bisa sinergi dalam penanganan perawatannya. Termasuk kajian bersama jika opsi PSBB diberlakukan sebagai langkah terakhir. Diperlukan keterbukaan dalam akses data dan informasi bagi dua pemerintahan," tegas Bupati Probolinggo seperti dikutip Kantor Berita RMOJatim, Kamis (30/04) malam.
Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengatakan koordinasi kedua daerah sangat penting karena posisinya tepat berada di tengah kabupaten sehingga pastinya akan berimbas.
"Kesepakatan bersama dalam menghadapi covid-19 harus ada transparansi informasi dan data. Begitu positif langsung diumumkan supaya masyarakat turut mengendalikan," tambahnya.
Berkaca dari kejadian sebelum-sebelumnya, agar warga yang dikarantina bisa ditracing keluarganya. Begitupun sebaliknya pihak kota akan menyerahkan data warga kabupaten yang kerja di kota dan dikarantina.
"Ini harus dilakukan bersama sehingga bisa melakukan kontrol dengan cepat memutus rantai penyebaran covid-19. Saya khawatir jika terlambat medis tidak bisa mengatasi, karena jumlahnya terbatas. Kalau perlu ada grup khusus antara tim satgas kota dengan kabupaten dalam mempermudah koordinasi," pungkasnya.
Mengenai kebijakan PSBB, perlu ada kajian bersama dan searah yang tidak berdampak pada ekonomi. Langkah yang dilakukan harus tepat namun tujuan sama, mirip PSBB. Koordinasi juga diperlukan dengan daerah perbatasan lain seperti Lumajang dan lainnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Terkait Mutasi Jabatan di Bondowoso, PTUN Minta Pj Bupati Tunggu Putusan untuk Kadisdik Inkrah
- Mengelola SDM Secara Profesional dan Inovatif, SIER Raih Best HR Team di Human Resources Excellence Awards 2024
- RPH Khusus Babi di Banjarsugihan Mulai Beroperasi
