Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak untuk menjelaskan kepada publik terkait selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 147 triliun sepanjang tahun 2020.
- Presiden Jokowi Jangan Lama-lama Putuskan Calon Panglima TNI, Segera Usulkan Jenderal Andika Perkasa
- DPD RI Tegas Tolak Pajak Sembako
- Jatim Jadi Basis Baru Gerindra, Sinyal Kepercayaan DPP Bagi Kepemimpinan Anwar Sadad
Hal itu ditekankan wartawan senior Hersubeno Arief terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebut alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada APBN 2020 mencapai Rp 841,89, T.
Nilai tersebut lebih besar dari pernyataan Kementerian Keuangan yang menyatakan biaya program Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Merujuk data tersebut, maka ada selisih Rp 147 triliun yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Kemenkeu.
"Kita sekarang menunggu penjelasan dari Kemenkeu mengapa dana sebesar Rp147 T itu 'disembunyikan' atau tidak diumumkan kepada publik?" kata Hersubeno dalam kanal YouTube Hersubeno Point yang diunggah pada beberapa jam lalu, Rabu (8/9).
Menurut Hersu, selisih Rp 147 triliun itu bukanlah angka yang kecil dan sangat tidak rasional apabila tidak tercatat dalam laporan Kementerian yang dibawahi Sri Mulyani Indrawati.
"Atau emang ada masalah lain? Ini pemerintah yang harus menjawab dan menjelaskan kepada publik," cetusnya.
Selisih hingga Rp 147 triliun tentu sangat besar di tengah kebutuhan APBN yang terus meningkat dan juga pandemi di Tanah Air yang belum menunjukkan titik akhir. Belum lagi, publik sudah cenderung tidak percaya kepada pemerintah.
Jika tidak ada penjelasan dari pemerintah, maka hal ini akan menjadi sangat sensitif dan bisa jadi bola liar.
"Jadi kalau sekarang ada dana sampai Rp 147 triliun yang tidak dijelaskan, tidak dibuka kepada publik oleh Kemenkeu, makanya wajar kalau publik curiga," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Posisi Jokowi di Internal PDIP Menguat, Berpeluang Gantikan Megawati
- Tak Mampu Tekan Sebaran Covid-19, PPKM Dinilai Tidak Efektif
- Teruskan Risma, Bumantik Hingga LPMK Ingin Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya