Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menangani penyerangan bersenjata di kabupaten Nduga, Papua didukung oleh Partai Demokrat. Menurut Wasekjen DPP Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, pendekatan hukum dalam menangani Papua sudah tepat daripada operasi militer. Pasalnya, jika terjadi operasi militer, maka dunia internasional akan kembali memberikan sorotan kepada Indonesia.
- Jelang Penghitungan Ulang, 105 Kotak Suara DPR RI Dapil Jember-Lumajang Dibawa ke Polda Jatim
- Relawan Pro Jokowi Usulkan Duet Prabowo-Airlangga
- Saling Melengkapi, Anies-AHY Dinilai Bisa Beri Efek Kuat
Namun demikian, Rachlan memberikan catatan. Menurutnya, memerintahkan Operasi Penegakan Hukum saja di Papua tidak cukup. Presiden Jokowi mesti memerintahkan polisi, dalam menjalankan tugasnya, untuk tunduk pada prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api yang diterbitkan PBB.
"Jangan sampai rakyat tak bersalah jadi korban,†tegasnya.
Selain itu, dia meminta Jokowi mengevaluasi alasan kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan. Dia berharap, Jokowi mulai mendengar dan menjadikan suara rakyat Papua sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
"Papua dan rakyatnya tak boleh cuma jadi objek dari kepentingan politik Jakarta,†demikian Rachlan. [bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Aktifis 90 Soroti Pernyataan Ketua MPR Yang Ingkari Demokrasi
- Pemilih NU Tidak Bulat ke PKB, Muhaimin Belum Mampu Dongkrak Elektabilitas Anies
- Revisi UU ITE Harus Libatkan Komunikolog Sebab Menyangkut Konten Komunikasi
