Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT PLN di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (17/6).
- Politisi PDIP Sebut Puan Maharani Terbuka untuk Bertemu AHY Bahas Kerjasama Politik
- Relawan Sapulidi Nusantara Bolone Gibran Djawi Wetan Bagikan Ribuan Makan Siang Gratis hingga Kaos
- Bantu Peternak Yang Rugi Akibat Wabah PMK, DPRD Jatim Minta Pemprov Kucurkan Dana Darurat
Bahasan utama soal kenaikan tagihan listrik yang dirasakan masyarakat belakangan ini.
Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, rapat dengar pendapat tersebut digelar secara terbuka sekitar pukul 10.15 WIB.
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dicecar mengenai tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat. Selain membahas tagihan listrik, DPR juga mempertanyakan perihal utang PLN. Termasuk mengenai eksisting dan tertundanya program 35.000 megawatt. Kendala dan tantangan pembangunan transmisi dan distribusi PLN juga menjadi sorotan DPR RI.
“Apakah serius perusahaan strategis ini tergerus dengan persaingan ini. Kita akan mencari jalan terbaik,” ujar anggota Komisi VII dari fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto.
Diketahui, belakangan ini sebagian masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah maupun atas mengeluhkan tingginya kenaikan tagihan listrik PLN di tengah pandemik Covid-19 saat ini.
Hal itu menjadi sorotan DPR RI, hingga kemudian memanggil Direktur Utama PLN untuk melakukan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai lonjakan tagihan listrik.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Fraksi PDIP DPRD Jatim Sampaikan Catatan Penting Terkait LKPJ Gubernur 2024
- Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Bertahap, Dinilai Melanggar Putusan MK
- Hakordia 2022 Momentum Wujudkan Indonesia Antikorupsi
