Penegakan hukum yang tajam kebawah dan tumpul keatas menjadi sorotan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP).
- Yandri Susanto Desak Aparat Segera Tangkap Pendeta yang Minta 300 Ayat Alquran Dihapus
- Polri Ungkap Dokter Sunardi Merekrut, Mendanai dan Mengirim Teroris ke Suriah
- Kabasarnas Tersangka Korupsi, Ketua KPK: Perlu Orkestrasi dan Belajar dari RRC
Sebagai bentuk protes terhadap penegakan hukum tersebut, ratusan mahasiswa hukum uWP menggelar aksi unjuk rasa (unras), namun aksi itu hanyalah simulasi.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari Pra Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Putra," kata Dekan FH UWP, Dr.Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H, Minggu (3/9).
Menurutnya, simulasi Unras tersebut merupakan salah satu bentuk pelatihan kepada mahasiswa baru terkait dengan penyampaian aspirasi.
“Seorang mahasiswa hukum diharapkan mempunyai skill berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, skill tersebut harus dilatih ketika mahasiswa tersebut menjalani masa-masa perkuliahan," ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut Andy, fungsi dan peran mahasiswa diantaranya ialah sebagai agent of change dan social control. Oleh karena itu, ia juga harus memperhatikan dinamika dan problematika yang tengah terjadi di masyarakat, terlebih lagi yang berdampak kepada rakyat jelata dan kaum marjinal.
“Spirit inilah yang membuat kami mengadakan simulasi unjuk rasa yang diikuti oleh mahasiswa baru Fakultas Hukum, yang sejalan pula dengan motto kami, Growth with Society," pungkasnya.
Diketahui, simulasi aksi Unras tersebut diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UWP yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru FH UWP angkatan 2023/2024.
Meski hanya simulasi, aksi unjuk rasa itu terlihat layaknya unjuk rasa pada umumnya. sejumlah peran pun ditampilkan dalam simulasi tersebut, mulai dari peran sang orator hingga peran anggota DPR.
Tak hanya itu, sejumlah poster pun juga bentangkan dalam simulasi unjuk rasa.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
