Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka kepada publik jumlah warga Jatim yang sudah dites corona. Pasalnya, jumlah data warga yang di rapid test maupun PCR atau polymerase chain reaction itu sangat penting diketahui, untuk memprediksi puncak pandemi Covid-19 di Jatim.
- Kader Senior PD: Musda Demokrat Jangan Gaduh
- Karena Bestie, Cawapres Prabowo Dikomunikasikan Dulu ke Jokowi
- Anies Ajak Kader PKS Berantas Hoaks
"Sebaiknya dibuka. Sekaligus ini bisa menjadi kajian bagi para epidemiolog untuk memberikan sumbangan pemikiran. Kan juga biar bisa dinilai sejauh mana pendekatan saintifik dilakukan oleh stakeholder," katanya pada Kamis (14/5).
Sadad juga menyarankan agar Gubernur Khofifah memperbanyak Rapid test bagi warga Jatim. Supaya bisa memetakan dan mencegah adanya klaster penularan baru Covid-19. Mengingat, jumlah penduduk di Jatim cukup besar dan mobilitasnya juga sangat tinggi. Apalagi, belakangan ini, Gubernur Jatim menggencarkan program test, treatment dan tracking untuk memutus penyebaran Covid-19 yang melonjak cukup tajam.
"Kalo mau setback, memang tidak ada planning yang jelas dari awal. Jika tidak memilih lockdown, berarti kan harus rapid test massal," kata Wakil Ketua DPRD Jatim itu.
Sekadar diketahui, dari data yang dihimpun, hingga saat ini DKI Jakarta sudah melakukan rapid test terhadap 95.301 warganya untuk memperoleh gambaran jumlah yang berpotensi terkena Covid-19. Sementara di Jawa Barat, yang penduduknya hampir sama dengan Jatim, sudah melakukan rapid test sekitar 88 ribu warganya.
Sadad mengatakan, sejak awal, seharusnya Pemprov Jatim sudah gencar melakukan Rapid Test kepada warga Jatim yang berpenduduk hampir 40 juta jiwa. Menurut dia, keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus disertai dengan Rapid test massif, supaya bisa mendapatkan gambaran penularan Covid-19 secara utuh.
Meski tidak melibatkan DPRD Jatim, Sadad meyakini setiap tindakan yang diambil oleh Gubernur Khofifah bisa tepat, sehingga angka Covid-19 di Jatim bisa ditekan.
"Keputusan PSBB itu tidak melibatkan DPRD lho! Harap dicatat. Padahal PSBB mengandung konsekuensi anggaran yang membebani APBD. Di samping anggaran juga, membutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat. DPRD sudah memberikan backup penuh kepada Gubernur," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Perludem Sebut 2024 Jadi Pemilu Paling Rumit dalam Sejarah Elektoral Indonesia
- Pengamat: AHY Kandidat Paling Kuat Cawapres Anies Baswedan
- Singgung Saling Kunjung Para Elite, LaNyalla Mattalitti: Kok Tidak Ada yang Kunjungi Rakyat?
