Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menggelar acara Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat dan Dialog Pilar-pilar Sosial di Pendopo Kabupaten Situbondo, Sabtu (19/4).
- Usulkan Soeharto Pahlawan Nasional, Kemensos Siap Dikritik
- Mensos Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat di Mojokerto Berjalan Tahun Ini
- Mensos Gus Ipul Beri Wejangan Warga NU Gresik
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai elemen penting, seperti perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dirjen Rehabilitasi Sosial (Resos), Staf Ahli Menteri, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, serta sejumlah pilar sosial seperti TAGANA, pendamping PKH, pendamping rehabilitasi, Karang Taruna, dan TKSK.
Dalam sambutannya, Gus Ipul mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo yang menjadi salah satu daerah pengusul pembentukan Sekolah Rakyat. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh pilar sosial diminta bergerak cepat menyiapkan calon guru, manajemen, dan peserta didik dari keluarga tidak mampu.
“Situbondo telah mengajukan diri sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, dan Mas Bupati juga menyampaikan bahwa lahan seluas enam hektar sudah disiapkan,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan bahwa pada awal pekan depan, seluruh kepala daerah atau kepala Dinas Sosial dari daerah pengusul akan diundang ke Jakarta untuk pembahasan lebih lanjut bersama berbagai desk lintas kementerian. Saat ini, tim dari kementerian terkait sedang melakukan verifikasi lokasi dan kesiapan pelaksanaan.
Jika seluruh persyaratan dipenuhi, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat dimulai pada tahun ini. “Target nasionalnya 200 sekolah rakyat, semoga Situbondo bisa masuk dalam gelombang pertama,” tambahnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang akan memberikan pendidikan formal dan pendidikan karakter, sepenuhnya dibiayai oleh negara. “Mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga tempat tinggal, semuanya gratis,” tegasnya.
Program ini juga sejalan dengan strategi pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan mempermudah pemetaan sasaran bantuan dan program. Data ini diperbarui secara berkala oleh BPS setiap tiga bulan agar tetap akurat dan menghindari tumpang tindih data.
Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk dalam kategori desil 1, yakni kelompok termiskin dalam data kesejahteraan nasional. “Kalau desil 1 sudah tidak ada, bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas pada yang paling miskin,” jelasnya.
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini terwariskan antar generasi. “Selama ini, bantuan sosial seakan menjadi warisan. Ini yang ingin kita ubah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa program ini merupakan kerja sama lintas sektoral, dengan Kementerian PUPR menangani infrastruktur, Kementerian Pendidikan mengelola kurikulum, dan Kementerian Sosial bertugas memastikan rekrutmen siswa bersama pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio), menyampaikan bahwa daerahnya sudah menyiapkan lahan seluas 6 hektar, melebihi permintaan minimum dari kementerian.
“Hari Selasa nanti, kami akan mengirimkan Kepala Dinas Sosial dan beberapa kepala OPD ke Kemensos untuk membahas lebih lanjut. Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Situbondo,” ujar Mas Rio.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap penggunaan DTSEN dalam menyasar program pengentasan kemiskinan. “Dengan data tunggal, kita tahu dengan pasti siapa yang menjadi prioritas bantuan, termasuk untuk Sekolah Rakyat,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sekolah Rakyat Bebani APBN
- Gubernur Khofifah Pastikan Lahan 9,7 Hektare di Malang Siap untuk Sekolah Rakyat Standar Internasional
- Wakil Rektor Unesa Apresiasi Surabaya Kembangkan Sekolah Rakyat di Empat Jenjang Pendidikan
