Pemindahan ibukota DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai hanya sebatas pengalihan isu.
- Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza Perbaiki Jalan Rusak di Probolinggo
- Relawan Brigade Bunda Bawean Gelar Syukuran Cukur Gundul, Sambut Kemenangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024
- Ketua DPD Doakan KRI Nanggala-402 Segera Ditemukan
"Untuk apa itu (pindah ibukota), sudah tau banyak utang, rakyat miskin juga bertambah, lapangan kerja juga nggak jelas ya," ucap Marwan Batubara seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan bukan hal prioritas yang harus dijalankan saat ini. Sehingga, dia beranggapan bahwa pemindahan ibukota ke Kalimantan sebatas pengalihan isu.
"Misal ada masalah yang sangat besar oke dipindah (ibukota), tapi kalau sekadar wah ini banjir, transport, itu kan bukan solusi dengan pindah gitu ya. Kalau pemerataan juga bukan dengan itu caranya," jelasnya.
Adapun pengalihan isu yang dimaksud adalah untuk menutupi adanya kontrak antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Kontrak tersebut akan habis dalam dua hingga tiga tahun ke depan dan masih memiliki cadangan sumber daya batubara hingga mencapai Rp 300 miliar.
"Saya tetap khawatir bahwa ini hanya upaya untuk pengalihan isu. Mereka menguasai sekitar 60 persen produksi batubara nasional. Mereka ingin melanjutkan dan mereka terus berupaya sudah tiga kali mencoba. Caranya juga tidak terbuka ya," pungkasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rektor Unila Patok Harga Hingga Rp 350 Juta untuk Luluskan Peserta Seleksi Mandiri
- Wapres Maruf Amin Akui Pengelolaan Wakaf Terkendala Kepercayaan Publik
- KPU Tetapkan Ipuk-Muji dan Ali Makki-Ali Ruchi Cabup-Cawabup Banyuwangi
