Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, Presiden Jokowi sering kali mengeluarkan kebijakan yang membuat masyarakat kebingungan.
- Menengok Sentra Produksi Jamur Tiram Terbesar di Sumsel
- Pelaku UMKM di Jember Dapatkan Suntikan Modal Usaha
- Skema Baru KPR Subsidi BP2BT, BTN Tawarkan Fixed Rate hingga 10 tahun
"Pemerintah memang kurang peka terhadap situasi ekonomi. Banyak blunder kebijakan yang membingungkan masyarakat," ucap peneliti dari Indef, Bhima Yudhistira dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/3).
Misalnya, kata Bhima, soal rencana Presiden Jokowi mengeluarkan anggaran untuk influencer di sektor pariwisata senilai Rp 72 miliar untuk menarik wisawatan yang menurun akibat Virus Corona Baru atau Covid-19 di Indonesia.
"Di negara lain yang dipikirkan itu fokus kasih suntikan ke ekonominya bukan malah suntik influencer," jelas Bhima.
Selain itu kata Bhima, kebijakan Presiden Jokowi soal dokumen Bappenas yang menyebut bahwa solusi mengatasi pelemahan ekonomi karena virus corona yakni dengan omnibus law.
"Ada-ada saja pemerintah ini. Padahal omnibus law pembahasan masih panjang, isinya penuh polemik. Jangan sampai ekonomi sudah berdarah darah baru keluar itu omnibus law. Kan nggak ada gunanya," tegas Bhima.
Presiden Jokowi harus mencontoh negera tetangga seperti Malaysia yang mengeluarkan kebijakan antisipasi ekonomi secara jelas, terukur dan tepat sasaran.
"Tim ekonomi Jokowi ini sebenarnya paham tidak masalah jangka pendek di Indonesia?" heran Bhima.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- UMKM Andalan Pemerintah
- Smart Motor, Solusi Motor Bekas Berkualitas bagi Masyarakat Karesidenan Madiun
- KKP Matangkan Strategi Pengembangan SDM Kelautan-Perikanan
