Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie menyayangkan mangkirnya empat anggota DPRD Surabaya dari panggilan penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.
- Transparansi Kebijakan Impor Belum Terwujud, KPK Harus Prioritaskan Penyelidikan Skandal Demurrage Impor Beras 294 M
- TNI AL Gagalkan Penyelundupan Tiga Penyu di Raja Ampat
- Hari Ini Digelar Sidang Praperadilan Bupati Sidoarjo Melawan KPK
"Aneh, surat pemberitahuan tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan baru kita terima hari ini pas dijadwalkan pemeriksaan," jelas Lingga pada Kantor Berita , Selasa (23/7).
Parahnya lagi, lanjut Lingga, isi dari surat pemberitahuan yang dikirimkan empat anggota DPRD Surabaya hampir memiliki kesamaan.
"Alasannya ada yang tugas luar kota, ijin berobat, ijin acara keluarga, semuanya hampir bersamaan," pungkas Lingga.
Adapun alasan dalam surat pemberitahuan ke empat anggota DPRD Surabaya itu diantaranya, untuk Ratih Retnowati karena sedang mendampingi putranya untuk pengobatan lanjutan pasca opname di rumah sakit karena sakit jantung dan paru-paru yang telah terjadwal setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan Jum'at dari tanggal 22 Juli sampai 2 Agustus 2019 selama dua minggu bertempat di kota Semarang, Jawa Tengah.
Sedangkan untuk Dini Rijanti disebabkan pada hari ini (23/7) ke luar kota untuk keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan sampai dengan seminggu ke depan.
Untuk Saiful Aidy sedang berada di luar kota dengan keperluan mencari pengobatan alternatif buat ibunya yang sedang sakit stroke.
Dan untuk alasan Binti Rochma sedang menjalankan tugas ke luar kota dalam urusan kedinasan.
Seperti diberitakan Kejari Tanjung Perak terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Surabaya yang terseret pusaran korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk proyek Jasmas.
Dua anggota DPRD Surabaya yakni Sugito asal partai Hanura, selanjutnya Darmawan asal partai Gerindra yang saat ini keduanya sudah meringkuk di cabang rutan klas I Surabaya di Kejati Jatim.
Dalam kasus ini sebelumnya penyidik Kejari Tanjung Perak juga telah melakukan penahanan terhadap Agus Setiawan Tjong (1/11/2018) lalu.
Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya itu saat ini titipkan di rutan klas I Medaeng sedangkan Sugito masih ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim usai menjalani serangkaian pemeriksaan.
Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh tersangka Agus Setiawan Tjong.
Dalam kasus ini tak hanya para ketua RT, RW dan LPMK serta anak buah dari Agua Setiawan Tjong yang dimintai keterangan oleh penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.
Namun sejumlah anggota DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya pun juga diperiksa.
Dari catatan saat ini tinggal empat legislator Yos Sudarso berasal dari bendera partai politik yang berbeda, yakni dari Partai Golkar, PAN dan Demokrat.
Anggota DPRD Kota Surabaya yang pernah diperiksa yakni Binti Rohman. Politisi dari Partai Golkar ini memberikan keterangan sebagai saksi pada 31 Juli 2018.
Selanjutnya adalah Saiful Aidy, Politisi PAN, yang diperiksa pada Kamis, 2 Agustus 2018.
Sementara Dini Rinjani, Legislator Partai Demokrat ini diperiksa diurutkan ke 5 pada Jum'at, 2 Agustus 2018.
Sedangkan di urutan yang terakhir yakni urutan ke 6, penyidik kembali memeriksa petinggi DPRD Kota Surabaya lainnya, yakni Ratih Retnowati. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat ini diperiksa pada Senin, 6 Agustus 2018.
Program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.
Penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.
Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Polres Kediri Ungkap Pembunuhan Sopir Taksi Online
- Masyarakat Sidoarjo Bersatu Desak KPK Tetapkan Tersangka Bupati Gus Muhdlor
- OTT Bupati Meranti Muhammad Adil, KPK Amankan Uang Rp 1,7 Miliar