Pemerintah menjadikan program Kartu Prakerja sebagai salah satu solusi menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Ada insentif bagi masyarakat yang lolos mengikuti pelatihan.
- Sering Jadi Meme Hingga Olok-olok, MPR Dituntut Segera Copot Gibran
- Jelang Pemilu 2024, Komunitas Muda Buddhis Jawa Timur Deklarasikan Pemilu Damai, Aman dan Anti Hoax
- Meme Berwajah Puan Tidak Akan Terjadi Jika Aspirasi Publik Didengar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, insentif dalam program Kartu Prakerja pada prinsipnya untuk menguatkan daya beli masyarakat.
"Oleh karena itu dari paket jaring pengaman sosial dari Rp 65 triliun itu meng-cover 103 juta masyarakat, kemudian yang Kartu Prakerja diminati 9,4 juta orang," ujar Airlangga dalam acara TVRI Nasional, Rabu malam (13/5).
Airlangga menambahkan, pemerintah akan melihat dan menjaga spending keuangan masyarakat agar daya beli tetap menguat.
"Spending dimana? Itu tentu kita menunggu kurva lebih menurun, kalau sudah menurun kita melihat harus ada situasi apa yang disampaikan dengan Presiden kita harus berdamai dengan penyakit ini," tutur Airlangga.
Berdamai dengan penyakit ini, dikarenakan pemerintah belum dapat memprediksi kapan wabah Covid-19 ini akan berakhir.
"Karena penyakit ini akan lama dan penyelesaian seperti penyakit yang lain itu tidak hilang 100 persen, tapi ada vaksin kemudian ada bagaimana kita bertahan terhadap penyakit-penyakit ini dengan imunitas yang kita jaga," demikian Menko Airlangga.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Survei Patra Data: Mahfud MD Cawapres Potensial Kalahkan Gibran
- Diminta Pulang ke Indonesia, Ainun Najib Ajukan 2 Syarat kepada Jokowi
- Bawa Dukungan 29 PAC, Lucy Daftar Jadi Ketua DPC Demokrat Surabaya
