Istilah new normal dinilai sudah salah sejak awal. Jangankan masyarakat, pemerintah saja bingung dengan istilah tersebut.
- Ratusan PPS Pemilu 2024 Resmi Dilantik, Wali Kota Eri Ajak Warga Surabaya Gunakan Hak Pilihnya
- Akibat Berhala Presidential Threshold, Nilai Demokrasi Terdistorsi
- Missery Efendy: Emil Dardak Dorong Elektabilitas Khofifah-Emil di Mataraman, Keunggulan Kecerdasan dan Basis Massa Menjadi Kunci Kemenangan Pilgub Jatim 2024
Hal ini disampaikan Jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona baru (Covid-19) Achmad Yurianto saat menjadi salah satu pembicara pada acara launching buku ‘Menghadang Corona: Advokasi Publik di Tengah Pandemik’ karangan Plh Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (10/7).
“Diksi new normal itu sebenarnya di awal mau kita ubah. Waktu sosical distancing itu diksi yang salah, dikritik langsung kita ubah, new normal kemudian kita ubah menjadi adaptasi dengan kebiasaan baru,” kata Yuri dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Namun, dia tidak menyangka bahwa istilah new normal itu diartikan masyarakat sebagai bentuk normal baru yang artinya melakukan hal yang sifatnya normal dengan menggunakan protokol kesehatan.
“Echonya enggak pernah berhenti, amplify ke mana-mana gaung new normal itu ke mana-mana bukan newnya malah normalnya. Newnya itu pelan normalnya malah di belakangnya itu, keras,” tambahnya.
Pihaknya mengaku bingung banyak masyarakat yang salah persepsi dengan istilah new normal.
“Kami optimis ini masyarakat bingung. Kami tidak pernah pesimis, tapi optimis bingung. Bingung bener, bingung pasti,” katanya sambil terkekeh.
Namun, sebagai jurubicara dia harus memberikan informasi akurat perihal Covid-19 yang menjadi kebutuhan masyarakat. Meski terkendala dengan adanya istilah yang membuat masyarakat bingung.
“Sulit bagi kami, karena posisi kami jadi jubir harus menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Koalisi Indonesia Bersatu Akan Bertambah Partai Lagi
- Kasus Dino Patti Djalal Bukti Manajemen ATR/BPN Amburadul
- Analisa IPO: PDIP Harus Berpikir Ulang Jika Koalisi dengan Gerindra Usung Prabowo
