Kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat dinilai sebagai langkah yang kurang populis.
- Kunjungi Surabaya, Ganjar Pranowo Temui Pelaku UMKM dan Napak Tilas Rumah Lahir Bung Karno di Pandean
- Kawal Pemilu Jujur, PP GMKI Minta ASN dan TNI-Polri Netral
- H+2 Lebaran, Mas Dhito Dampingi Menseskab Pramono Tinjau Bandara Dhoho Kediri
Hal ini Ketua Departemen Lobby dan Humas Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Andy William Sinaga dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/8).
Menurut Andy, reformasi pelayanan yang perlu dilakukan adalah tidak ada lagi antri yang cukup panjang dalam pelayanan dokter, antri yang cukup lama dalam tindakan operasi, tersedianya ruangan PICU dan NICU, obat-obatan yang cukup tersedia, dan tidak adanya diskriminasi pelayanan pada Rumah Sakit Swasta.
"Kemudian pemerintah juga perlu melakukan pengawasan ketat terhadap rumah sakit swasta yang "membandel" terhadap peserta BPJS Kesehatan, dan melakukan pengawasan tegas agar tidak terjadi "fraud" yang merugikan peserta BPJS dan keuangan negara," sebut Andy.
Dengan kenaikan iuran BPJS tersebut, lanjut Andy, semua aktor dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan mulai dari direksi, dan dewan pengawas agar berkomitmen untuk mengutamakan dan mengkampanyekan pelayanan yang "premium", agar kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan semakin membaik.
"Direksi dan dewas jangan hanya terima gaji dan tunjangan besar, tanpa melakukan pelayanan yang optima bagi pesertanya," tutup Andy.
Pemerintah mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020. Kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 110 ribu per peserta per bulan. Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp 16.500 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per peserta per bulan.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rilis IPK TII Pernah Dipakai untuk Pelemahan KPK
- Prabowo Belajar Skema Makan Bergizi Gratis di Brasil, Bayu Ailrangga: Solusi Konkret
- Hadapi Petahana, Program Paslon Ali-Ali Berasal dari Aspirasi Rakyat Banyuwangi
