.Partai oposisi tak perlu mendapatkan jatah kursi menteri di susunan kabinet kerja Presiden Joko Widodo.
- Pilkada Serentak Ditengah Pandemi, Komisi A Dorong KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih
- Gaji Tinggi Pegawai Kemenkeu Tidak Jamin Integritas, Sri Mulyani Diminta Evaluasi Pemberian Tukin
- Maklumat KAMI Jadi Efektif Jika Didukung Elit dan Rakyat
"Begini, soal komposisi kabinet itu hak preogratif Presiden. Apapun kita mendukung. Namun kita punya pandangan sebaiknya di era demokrasi seperti ini perlu ada keseimbangan politik," kata Ace di Hotel Ibis Budget, Menteng, Selasa (15/9).
"Caranya ada oposisi, ada kelompok penyeimbang. Dalam konteks demokrasi tentu pihak yang kalah semestinya menjadi kelompok oposisi,†lanjutnya.
Meski begitu, lanjut Ace, Golkar akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi mengenai pemberian kursi menteri kepada pihak oposisi. Namun, dia berkeyakinan Jokowi bakal mengutamakan partai koalisi ketimbang oposisi.
"Ya Golkar sendiri itu sekali lagi menjadi hak prerogatif presiden. Tentu Golkar akan mendukung apapun yang diambil. Kami yakin Pak Jokowi akan memprioritaskan partai koalisi yang selama ini bekerja keras memangkan beliau,†paparnya.
Bahkan Ace menyarankan agar Gerindra lebih baik menjadi pihak oposisi dan tidak perlu masuk ke dalam pemerintahan.
"Idealnya seperti itu,†tutupnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Megawati Sindir Tiga Parpol Pendukung Pemerintah, Pengamat: Bisa Bernasib Seperti Nasdem
- Jokowi Dituding di Balik Pembentukan Koalisi Besar, Nusron: Kalau Presiden Urun Rembuk dengan Kolega, Apa Salahnya?
- Hadapi Pemilu 2024 Ketua DPC PPP Ponorogo Sowan Kyai Kharismatik NU
