Upaya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dalam mendukung Pemerintah meningkatkan perekonomian ekonomi Indonesia Timur khususnya NTT dan sekitarnya melalui pengoperasian Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo terus mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.
Terbaru, melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan dengan Kementerian Perhubungan, Pelindo sebagai operator Pelabuhan mendapatkan ijin pemanfaatan barang milik negara yang terdapat di Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo untuk menunjang kegiatan operasional mereka.
- AHY Apresiasi Kinerja Pelni dan Pelindo Selama Nataru
- TPS Terapkan Digitalisasi Berbasis SAP Sebagai Langkah Standarisasi Bisnis
- Pelindo Petikemas Setor Kewajiban Kepada Negara Rp 1,51 Triliun
Dalam Kerjasama Pemanfaatan antara Kementerian Perhubungan dan Pelindo yang ditandatangani langsung oleh PLT Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha dan Regional Head 3 Pelindo Ardhy Wahyu Basuki di Gedung Kementerian Perhubungan, Senin (08/11) menyebutkan, Pelindo berhak untuk melakukan pengelolaan hingga pemanfaatan barang milik negara.
Di antaranya adalah pemanfaatan causeway, trestle, lapangan penumpukan, dermaga hingga sejumlah fasilitas lainnya untuk kegiatan operasional Pelindo. Dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah serta memberikan manfaat negara melalui Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sekretaris Dirjen Perhubungan Laut yang juga merangkap sebagai PLT Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi terwujudnya perjanjian pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas Pelabuhan tersebut.
Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) salah satunya dengan memindahkan kegiatan logistik yang sebelumnya dilakukan di Pelabuhan eksisting menuju Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo.
“Saya sangat senang perjanjian ini bisa terwujud, tentunya kami berharap melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan ini nantinya operasional logistik di Pelabuhan baru bisa berjalan semakin optimal,” tutur Arif Toha PLT Dirjen Perhubungan Laut, melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (9/11).
Senada dengan pernyataan Arif Toha, Direktur Strategi Pelindo Prasetyo yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa Pelindo mengapresiasi dukungan berbagai pihak, baik dari Kementerian Perhubungan dan pihak lain dalam proses pembangunan hingga pengoperasian Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo.
Menurutnya, perjanjian ini semakin membuat posisi Pelindo sebagai operator Pelabuhan menjadi lebih fleksibel dalam menjalankan tugasnya.
“Tentunya hal ini merupakan momen yang sangat dinantikan. Karena melalui perjanjian ini, kami BUMN Kepelabuhanan bisa dengan segera menjalankan amanah pengelolaan dan pemanfaatan Pelabuhan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan yang amanatkan Pemerintah kepada kami,” tutur Prasetyo.
Sebelumnya dalam rangka mewujudkan Labuan Bajo menjadi salah satu lokasi wisata super prioritas di Indonesia, Pemerintah melakukan sejumlah penataan salah satunya adalah menghadirkan Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo yang diresmikan langsung oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo 14 Oktober lalu.
Dengan luas kurang lebih 6 Hektar, Pelabuhan ini siap melayani berbagai kegiatan operasional seperti pelayanan bongkar muat petikemas, general cargo, curah kering hingga curah cair 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- AHY Apresiasi Kinerja Pelni dan Pelindo Selama Nataru
- Kemenhub Siapkan 11 Rute Mudik Gratis Selama Nataru 2024/2025
- Berhasil Tata Transportasi Publik, Pemprov Jatim Raih Wahana Tata Negara Wiratama 2024 dari Kemenhub
