Sikap Kemenkumham terkait gerakan pencaplokan kepemimpinan Partai Demokrat akan menentukan bagaimana sesungguhnya Presiden Joko Widodo terhadap anak buahnya Moeldoko.
- Buktikan Istana Tidak Terlibat, Jokowi Harus Ultimatum Moeldoko Pilih KSP Atau Ketum Partai Demokrat Versi KLB
- Relawan Jokowi Deklarasi Prabowo-Airlangga, Fokus PDIP Berubah Arah
- Buktikan Gunung Sadeng Aset Pemkab Jember, Bupati Hendy Pasang Papan Nama dan Patok Tapal Batas
Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menengarai bungkamnya Jokowi menyikapi tindakan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat hasil KLB abal-abal.
Analisa Andi, Jokowi bungkam karena tidak ingin menyakiti hati Moeldoko yang merupakan orang kepercayaannya.
"Jika ini betul adanya maka dugaan adanya keterlibatan ‘istana’ dalam kisruh partai Demokrat tersebut menjadi menguat," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu 13/3).
Pengamat kedua, bungkamnya Jokowi bisa saja dipersepsikan karena ingin membangun citra publik tidak terlibat pada persoalan Moeldoko yang mencaplok kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Mana diantara kedua kemungkinan tersebut yang sesungguhnya terjadi? Jawabannya tergantung pada apa sikap pemerintah (Kemenkumham) dalam menggunakan otoritasnya menetapkan keabsahan KLB PD," demikian kata Andi.
Selain itu, Doktor Politik Universitas Padjajaran itu mengingatkan, Kemenkumkam dalam memverifikasi keabsahan kedua kubu harus mengacu pada hasil Kongres Maret tahun 2020.
Alasannya, Menko Polhukam Mahfud MD telah menyatakan bahwa pemerintah mengakui keabsahan AD/ART hasil Kongres tahun 2020.
"Maka dengan demikian, pemerintah wajib menggunskan itu untuk memastikan keabsahan KLB PD Deli Serdang," demikian kata Andi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit, Polri Makin Dipercaya Masyarakat
- DPRD Jombang Setujui dan Sahkan Tiga Perda, Salah Satunya Rencana Pembangunan Industri 2022-2042
- Reses Anggota DPRD Jatim Rasiyo: Keluhan Warga Terkait PPDB di Surabaya
