Memasuki tahapan Pilbup 2020, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri mulai bermunculan. Mereka ikut penjaringan bakal calon bupati (Bacabup) dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) Kediri.
- H-9 Lebaran, Ribuan Pemudik Sudah Padati Penyeberangan Merak-Bakauheni
- Vaksin Dosis Tiga, Pemkot Surabaya Gelontorkan 12 Ribu Vaksin Per Hari Bagi Lansia
- PPSLB3 BUMD Pemprov Jatim Siap Dioperasionalkan, Gubernur Khofifah: Jadi Solusi Atasi Masalah Limbah B3 di Jawa Timur
Pejabat Pemkab Kediri yang sudah mengambil formulir diawali dari Wakil Bupati Kediri Masykuri kemudian disusul Drs Mujahid menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanglinmas). Keduanya ikutan mengambil formulir di kantor DPC PDIP Kabupaten Kediri.
"Yang mengambil formulir sudah lima orang. Mereka Masykuri, Habib, Syaifudin, Mujahid dan pak Eko Diono sebagai Cawabupnya," terang Tri Efendi, Wakil Ketua Bidang Bapilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri.
Tri menjelaskan, DPC PDIP Kediri hanya sebatas melaksanakan penjaringan bakal calon. Untuk kewenangan verifikasi dan rekom sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PDIP.
"Setelah validasi, verifikasi, ada fit and proper test di DPD. DPC hanya sebatas menjaring terkait dengan formulir pendaftaran," tambahnya.
Sementara itu, Mujahid Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Kediri mengaku jika kedatanganya ke kantor DPC PDIP untuk mengambil formulir pendaftaran.
Ia datang tidak sendirian melainkan didampingi rekannya Eko Diono yang juga mengambil formulir pendaftaran untuk posisi Wabup.
"Saya niat untuk mencalonkan Bupati Kediri. Satu paket satu pasangan bersama pak Eko Diono mengambil Formulir juga satu paket bupati dan wakil," ujar Mujahid singkat.
Mujahid mengutarakan alasannya memilih PDI Perjuangan dikarenakan seusai dengan karekter masyarakat Kabupaten Kediri yang relegius dan nasionalis.[ndik/aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Proses Pemulangan Jamaah Haji Jember 2024, Berkurang 4 Jamaah
- Rp 5,5 Miliar Siap Cair Jika Terjadi Bencana di Ngawi
- Penduduk Miskin Ekstrim Di Jatim Capai 1,7 Juta Jiwa, Gerindra Minta Pemprov Rumuskan Kebijakan Extraordinary
