Ketika tokoh sekelas mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan cara merespons keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dikritik tanpa harus berurusan dengan aparat keamanan, menunjukkan kalau kepercayaan publik terhadap pemerintah makin luntur.
- Perkuat Hubungan Indonesia-Kuba, Dubes Nana Prioritaskan 4P
- Desak Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu 2024, Hensat: Tegak Lurus Saja dengan Konstitusi!
- Pakai Sarung, Intip Penampakan Presiden Jokowi saat Kemah di IKN Nusantara
Artinya JK pun tak percaya pada itikad baik Jokowi. Sambutan pada acara Ombudsman hanya basa basi, menyesuaikan diri dengan fungsi Ombudsman," kata pemerhati politik, M Rizal Fadillah seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/2).
Menurut Rizal, UU ITE itu serupa dengan UU Anti Subversi pada era Orde Baru (Orba). Bahkan, kini lebih terkepung lagi dengan penafsiran luas UU Anti Diskriminasi, UU Kekarantinaan Kesehatan, hingga KUHP soal penghasutan dapat diterapkan.
"Artinya kritik dapat dibiaskan dengan hate speech (ujaran kebencian), hoax, penghasutan, bahkan makar," sesalnya.
Sehingga Rizal menilai ungkapan Presiden Jokowi tidak mudah untuk diterima sebagai goodwill perubahan sikap Pemerintah tentang demokrasi di Indonesia.
Lebih jauh, Rizal berpandangan kalau demokrasi di Indonesia masih terkendala, terkendali, bahkan terpimpin. Civil society masih jauh dari harapan. Menunjukkan superioritas penguasa.
"Bukti bahwa benar kritik menjadi terbuka adalah menghapus UU ITE atau merevisi ke arah yang lebih demokratis dan menghormati HAM. Penegak hukum harus mengubah paradigma penegakan hukum. Tanpa ada perubahan, keterbukaan kritik hanya omong kosong. Rakyat kadung sudah tidak percaya," sambungnya.
"JK sangat faham tentang karakter Jokowi dan lingkaran elitenya," demikian Rizal.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- UU TPKS Resmi Diundangkan, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Peraturan Turunan
- Misteri! Hampir 4 Ribu TPS Suara Risma-Gus Hans Nol, Tim Paslon 03 Ajukan Gugatan ke MK
- Kamhar Lakumani: PK Moeldoko Ditolak Tanda Kemenangan Demokrasi
