Gencarnya kader PDI Perjuangan mengkritik kebijakan pemerintah karena menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan di tengah pandemik Covid-19, karena Presiden Joko Widodo telah keluar dari khittah perjuangan partai.
- Digadang Maju di Pilwalkot Madiun 2024, Ini Profil Bonnie Laksmana
- PDIP, PPP, Nasdem, PKS, dan PKB Didorong Jadi Oposisi Demi Menyelamatkan Demokrasi
- PDIP Minta BIN hingga Budi Gunawan Harus Netral di Pemilu 2024
"Reaksi PDIP bisa jadi tanda penting bahwa kebijakan presiden sudah di luar batas toleran, bahkan di kalangan kader separtainya sekalipun," ujar pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/5).
Dedi membaca ada dua hal penting atas sikap PDIP tersebut. Pertama, Dedi menilai bahwa kader PDIP menganggap Jokowi sudah tidak berada dalam kontrol PDIP sebagai petugas partai.
"Kader PDIP melihat presiden sudah tidak berada dalam kontrol PDIP, bisa saja ada tokoh di luar Megawati (ketua umum PDIP) yang lebih mendominasi presiden,'" kata Dedi.
Kedua, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, PDIP dinilai khawatir kebijakan Jokowi sebagai Presiden yang tidak pro terhadap wong cilik akan semakin membuat publik anti kepada partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Mengingat waktu mendekati ada pilkada dan ke depan ada Pilpres 2024. Jangan sampai kebijakan presiden dijadikan tolok ukur kepemimpinan PDIP," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wajar Luhut Minta Maaf Terbuka, Sebab Gibran Kena Covid-19
- Rapatkan Barisan dengan Relawan Se-Jatim, OMG Siap Menangkan Keunggulan Suara Ganjar di Jawa Timur
- Saling Tuding Dalang "Jokowi End Game", Adhie Massardi: Kenapa Nggak Cari Dalang Korupsi Goodiebag Sritek?
