Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera melakukan evaluasi terhadap Mendikbud Nadiem Makarim bahkan segera mencopotnya dari jabatan Menteri.
- Bergerak ke Bawah Instruksi Megawati Untuk Rebut Kekuasaan Politik
- Kapolri Didorong Tindak Perusahaan Tambang Nikel Ilegal
- Bendum Demokrat: Tidak Pernah Ada Pembahasan Musda di DPP, Pelaksanaan Tergantung Kesiapan DPD
Sebab, Nadiem dinilai minim prestasi dan kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).
Demikian ditegaskan Plh Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam postingan akun Facebook pribadinya, Sabtu (25/7).
"Saya mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi, dan kalau perlu mencopot mendikbud Nadiem Makarim. Tidak ada prestasinya. Di masa covid-19 ini, orang bersekolah tidak jelas. Banyak yang tidak bisa akses internet dibiarkan begitu saja," tegas Saleh Daulay.
Anggota Komisi IX DPR RI ini, sebelumnya mengkritisi kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud yang dinilai tidak jelas.
Bahkan, dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia yakni PP Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mundur dari POP Kemendikbud tersebut. Teranyar, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun mundur dari POP Kemendikbud.
"Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Kemendikbud diharapkan tidak menganggap remeh pengunduran diri kedua organisasi besar ini. Mengingat jasa mereka dalam dunia pendidikan itu sudah sangat lama," ucap Saleh Daulay.
"Muhammadiyah itu punya lebih dari 30 ribu unit lembaga pendidikan, dan NU juga punya pesantren yang luar biasa banyak. Jadi, dunia pendidikan itu sudah digeluti sejak lama oleh kedua ormas besar ini," imbuhnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Edaran Menag Sesuai Praktik Masjid Muhammadiyah Selama ini
- Arah Koalisi Demokrat akan Diumumkan Pekan Depan
- Ketua Bawaslu Surabaya Besok Diperiksa DKPP, Ini Kasusnya
