Pembatasan sosial berkala besar (PSBB) secara total yang hendak dilakukan Provinsi DKI Jakarta tampaknya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat, khususnya pihak Istana Kepresidenan.
- Tak Mampu Tekan Sebaran Covid-19, PPKM Dinilai Tidak Efektif
- DPRD Jatim Minta Kebijakan PSBB Libatkan Tokoh Masyarakat
- Sikapi PSBB, Wagub Jatim Tunggu Surat Resmi Pemerintah Pusat
Jurubicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih setuju adanya pembatasan berskala mikro ketimbang pembatasan sosial berkala besar (PSBB).
"Saya ikut mendampingi Presiden kemarin. Beliau menekankan, berdasarkan pengalaman empiris sepanjang menangani pandemi Covid-19, pembatasan sosial berskala mikro atau komunitas itu lebih efektif dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan,” katanya saat melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa, Kamis (10/9).
Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf pun angkat bicara. Menurutnya
istilah pembatasan mikro yang dibenturkan dengan PSBB tidak matching.
"Skala besar saja masih tinggi penularan. Besar atau mikro, kuncinya disiplin dan konsisten," ujar Gde Siriana dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/9).
Untuk mengendalikan Covid-19, aktivis Bandung Intiative ini memberikan sejumlah saran ke pemerintah untuk bisa dieksekusi segera. Misalnya pertama menjadikan para pakar kesehatan sebagai pimpinan penanganan virus asal Wuhan, China itu.
"Scientific approach, biarkan para ahli epidemiologi jadi leader dalam menyusun strategi penanggulangan Covid," sebutnya.
Selain itu, Gde Siriana juga meminta pemerintah untuk tidak omong doang mendahulukan penanganan Covid-19 ketimbang pemulihan ekonomi nasional.
"Konsisten. Jangan ngomongnya utamakan kesehatan tapi kebijakannya lebih kepada kepentingan ekonomi. Utamakan kesahatan masyarakat," ungkap Gde Siriana.
"Birokrasi yang solid. Semua jajaran pusat dan daerah bekerja untuk 1 tujuan yaitu utamakan kesehatan masyarakat," sambungnya.
Adapun yang terkahir, Gde Siriana juga meminta jaminan dari pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat selama masa PSBB diterapkan.
"Konsekuen. Jika kita masyarakat tidak keluar rumah ya dibantu makan hidupnya sehari-sehari. Jika mau utamakan kesehatan ya terima ekonomi mundur dulu. Tapi sudah disiapkan kebijakan ekonomi seperti apa nanti setelah covid mereda," demikian Gde Siriana.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Didampingi Bupati Dhito, Anies Baswedan Sapa Siswa SMA Dharma Wanita Boarding School
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
