Jokowi Kambinghitamkan Lockdown Untuk Menutupi Ketidakmampuan Beri Subsidi ke Rakyat

Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan penyataan mengejutkan. Dia meminta ditunjukkan nama negara yang berhasil atasi Covid-19 dengan lockdown. Tentu publik dibuat terheran-heran.


Menurut pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, Jokowi sejatinya sedang mengkambinghitamkan lockdown atau karantina wilayah untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah menghadapi Covid-19, terutama memberi subsidi ke rakyat saat karantina wilayah dilakukan.

"Presiden Jokowi menurut saya harus jujur, jangan menutup-nutupi persoalan, memang bisa pemerintah mendanai lockdown? PSBB saja sudah kembang kempis," ujarnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/4).

Dilanjutkan Saiful, pernyataan itu hanya untuk menutupi ketidakmapuan negara menggelontorkan uang jika dilakukan karantina wilayah, sehingga hanya mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat kehidupan rakyat terombang-ambing akibat perekonomian yang semakin memburuk.

"Ini kan mau melokalisir kewajiban pendanaan penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat, sehingga diambil lah PSBB. Namun anehnya presiden tidak jujur dengan berdalih persoalannya bukan uang, tapi dilarikan kepada negara mana yang berhasil mengambil langkah lockdown,” lanjutnya.

"Persoalannya dari awal sudah salah arah dalam hal penanganan Covid-19 ini oleh pemerintah,” tandasnya.

Maksudnya salah arah di awal adalah mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak tepat. Seperti pemberian diskon tiket, tidak melakukan lockdown, hingga menggelontorkan dana miliaran untuk para influencer.

“Kalau boleh balik tanya, sekarang negara mana yang justru menang melawan Covid-19 dengan memberikan diskon tarif pesawat dan tanpa lockdown?” tanyanya.

“Saya kira pertanyaan itu tidak mungkin dapat dijawab oleh pemerintah," sambung Saiful Anam.

Kembali ke pernyataan Jokowi. Bagi Saiful Anam hal tersebut bukanlah ciri seorang negarawan, tetapi pernyataan seorang politisi yang penuh dengan kepentingan dalam setiap kebijakannya.

"Sangat jelas sudah negara lebih mementingkan ekonomi daripada kepentingan rakyatnya," pungkasnya.


ikuti terus update berita rmoljatim di google news