Jika kebijakan lockdown diambil Presiden Jokowi, maka rakyat tidak akan punya pilihan lain.
- Sepak Terjang TKD dan Relawan Prabowo Gibran Probolinggo Tak Diragukan, Kemenangan Bakal Berjalan Mulus
- SK Masih Proses Revisi, DPW PPP Jatim Diminta Tidak Gelar Kegiatan Partai
- Sri Mulyani Merasa Kikuk PPN Sembako Jadi Gaduh Karena RUU KUP Bocor
"Tetapi jika lockdown adalah keputusan politik, maka tidak ada pilihan lain kecuali berdiam diri di rumah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).
Sebaliknya, selama ini kebijakan social distancing atau pyshical distancing yang dikeluarkan pemerintah masih bersifat sukarela.
Tak heran jika banyak masyarakat yang tak mengindahkan imbauan dengan tetap beraktivitas di luar rumah.
"Imbauan yang dikeluarkan negara bersifat sukarela, untuk itu tidak semua warga negara patuh karena mereka memiliki kebutuhan hidup yang lebih dipilih dibanding mengikuti imbauan," ucapnya.
Setelah memutuskan lockdown, kata Dedi, Presiden Jokowi baru bisa menyimpulkan tingkat kedisiplinan rakyatnya.
Tidak seperti saat ini men-judge bahwa tingkat kedisiplinan rakyat Indonesia berbeda dengan negara lain sehingga menjadi alasan tidak melakukan Lockdown.
Karena, tambah Dedi, rakyat Indonesia bukan tidak disiplin mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan pyshical distancing. Tetapi karena Presiden Jokowi tidak tegas dalam mengambil keputusan.
"Warga negara yang tidak serempak dalam mengikuti imbauan, bukan karena tidak dispilin. Tetapi karena memiliki pilihan. Dengan menetapkan keadaan darurat selama apa pun, jika tidak serentak dilakukan secara nasional, maka sia-sia," pungkas Dedi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pressiden Jokowi Kembali Umbar Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat dan Kemiskinan Ekstrem
- Paguyupan Tukang Becak Di Blitar Dukung Prabowo-Gibran
- Jelang Pelantikan, Khofifah Ziarah Makam Suami dan Orang Tua hingga Berbagi Ratusan Paket Sembako bagi Warga Tak Mampu
