Mau tak mau masyarakat harus menjalani kehidupan kenormalan baru atau new normal hingga ditemukannya vaksin Covid-19.
- Muzani: Prabowo Akan Lanjutkan Program Jokowi untuk Atasi Stunting dan Ciptakan SDM Unggul
- PPP: Ada Kepanikan Lawan Mengadu Domba
- Paguyuban Tionghoa Dukung Khofifah Maju Kembali di Pilgub Jatim 2024
Demikian disampaikan Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden RI dalam forum Kelompok Kajian Jumat Malam (Kjam) bertema “New Normal: Realistis Kah?", beberapa waktu lalu.
“Kenormalan baru adalah katup penyelamat di masa pandemi dengan dengan tujuan di satu sisi menjaga kesehatan koleksif masyarakat, sementara di sisi lain tetap meningkatkan produktifitas sosial dan ekonomi agar terjadi keberlanjutan hidup,” kata Fadjoel dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Yang menjadi tantangan, lanjutnya, adalah membangun kesadaran masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dalam menghadapi new normal.
“Ini yang terus didorong oleh pemerintah. Protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, tidak berkerumun adalah hal-hal yang terus digaungkan pemerintah walau hal ini sebatas mengubah perilaku masyarakat, belum sampai mengubah mindset,” jelasnya.
Pertanyaannya sampai kapan masyarakat menjalani kenormalan baru ini?
Fadjoel membeberkan bahwa kernormalan baru akan terus dijalani masyarakat hingga vaksin Covid-19 ditemukan.
“Kenormalan baru akan berlangsung hingga ditemukannya vaksin Covid-19. Kapan? tidak ada yang tahu. Karena itu pemerintah mengantisipasi dengan membuat UU no 2 tahun 2020 sebagai langkah antisipasi hingga tahun 2022,” ujarnya.
Sebaliknya, jika sebelum tahun 2022 vaksin Covid-19 sudah ditemukan, maka UU tersebut bisa direvisi.
“Sekarang ini belum new normal, masih tahap persiapan new normal," tegas Fadjroel.
Sementara itu Darno, pegiat forum Kjam menanggapi tentang sinkronisasi kebijakan dan informasi antara pusat dan daerah, termasuk keteladan yang kurang dari birokrasi.
“Kesan new normal adalah narasi ketidakmampuan pemerintah. Lalu pemerintah yang dianggap terlalu memikirkan sektor ekonomi dibandingkan kesehatan,” kata Darno.
Menurut Darno, pihaknya meminta pemerintah transparan dengan membuka roadmap penanganan kesehatan.
“Dalam hal ini pemerintah bisa membuat klasterisasi atau kanalisasi regional untuk Covid-19,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Yusril Sambangi Cak Imin di Markas PKB Sore Ini
- Voxpol: Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya!
- Keraguan Terjawab, Warga Sukolilo Optimistis Eri Cahyadi Bikin Surabaya Lebih Keren
