Kerusuhan antara pemeluk agama di New Delhi, India tidak hanya mendapat kecaman dari dunia, tetapi juga dari Indonesia.
- Jokowi Pertanyakan Subsidi Pupuk Rp 33 Triliun, Rizal Ramli: Itu Pertanyaan Salah Arah
- Habib Ali Pengasuh Ponpes Riyadlus Sholihin Probolinggo Ajak Warga Coblos AMIN
- Megawati Ingatkan Periset BRIN: Kalau Berpolitik Praktis, Saya Keluarkan!
Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama melalui pernyataan sikapnya, menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk melawan kezaliman yang terjadi di India.
"Mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan presekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu Radikalis Ekstrimis dan penguasa India terhadap umat Islam India," demikian isi pernyataan sikap tersebut seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/2).
Selain itu, mereka pun mendesak pemerintah India untuk mencabut UU Kewarganegaraan yang telah digunakan oleh kelompok Hindu radikalis ekstrimis India sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan presekusi terhadap umat Islam India.
Selanjutnya, mendesak pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India serta untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstrimis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan.
Tak hanya itu, mereka pun mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu Radikalis Ekstrimis dan Intoleran di India.
"Terakhir, menyerukan umat
Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta
pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020," bunyi isi pernyataan sikap FPI, PA
212, dan GNPF Ulama.
Seperti diberitakan, pengesahan Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India
(CAB) pada Desember 2019 menjadi polemic.
Parlemen India menerbitkan undang-undang yang akan memberikan kewarganegaraan India kepada para imigran dari tiga negara tetangga: Pakistan, Afghanistan, Bangladesh kecuali jika mereka adalah Muslim.
Kerusuhan pun mencuat pada Minggu lalu (23/2) dengan aksi-aksi protes terhadap UU kewarganegaraan yang dijuluki undang-undang 'anti-muslim', yang telah memicu protes nasional, khususnya kalangan muslim.
Namun aksi protes itu kemudian berubah menjadi kerusuhan antara warga Islam dan Hindu pada Senin (24/2) dan Selasa (25/2).
Kerusuhan diperparah dengan adanya para perusuh yang bersenjatakan pedang, batu dan bahkan senjata api.
Akibatnya puluhan korban berjatuhan dan tidak sedikit yang mengalami luka-luka.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Daftar ke KPU Jatim, Khofifah-Emil Gagas Nawabakti Satya Jilid 2
- Dibanding Khofifah dan Aher, AHY Lebih Berpeluang Jadi Cawapres Anies Baswedan
- Gerindra Beri Rekomendasi Khofifah Maju Pilgub Jatim 2024
