Pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menimbulkan spekulasi di publik.
- Anies Sindir Prabowo: Utang Jangan untuk Beli Alutsista Bekas
- Deklarasi untuk AMIN, Aliansi Alumni Airlangga Untuk Perubahan Optimis Anies-Muhaimin Menang Pilpres
- KTT G20, Joe Biden Mendarat di Bali Malam Ini, Xi Jinping Besok
Salah satu persepsi publik yang muncul soal polemik tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang berisi salah satunya memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mendapat sorotan serius.
Pasalnya, tuntutan yang turut ditandatangani Wapres ke-6 RI Try Sutrisno itu sebelumnya menyeret isu pencopotan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai tuntutan itu selain memiliki makna substansi juga bersifat sensasi di mata publik.
“Substansinya adalah kegelisahan dari teman-teman purnawirawan ini terhadap nasib bangsa. Jadi ada pikiran holistik tentang nasib negeri ini kalau terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita dan peristiwa yang akan disusul adalah soal siapa yang akan memimpin kalau terjadi sesuatu di dalam kedudukan Presiden Prabowo hari ini,” ucap Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Sabtu, 3 Mei 2025.
Lanjut dia, fenomena Letjen Kunto kemudian menjadi sensasi yang menyelimuti hal substansi dari tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang disebut-sebut dimotori oleh sang ayah, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
“Ini kemudian timbul analisis kenapa begitu? Oh ternyata Jenderal Kunto itu adalah anak dari Jenderal Try Sutrisno yang jadi semacam, ya sebut aja, pemberi gagasan utama karena yang paling yang senior di kalangan purnawirawan soal pemakzulan Gibran,” jelasnya.
“Itu yang jadi spekulasi apakah karena Pak Kunto ini ada anaknya Pak Try, maka dia dicopot itu? Kata dicopot itu kata yang kemudian beredar di publik. Nah ini masalah intinya ada dari situ, jadi akhirnya publik yang kemudian dapat informasi banyak (bahwa) yang menggantikan Pak Kunto itu adalah perwira yang pernah menjadi ajudannya Pak Jokowi. Jadi keliatannya netizen mengulik-mulik itu,” tambah dia.
Akademisi yang dikenal kritis ini kemudian mengaitkan hal itu sebagai sumber kontroversi yang akhirnya mutasi jabatan Letjen Kunto dibatalkan.
“Sekarang orang bertanya apa yang terjadi di dalam hierarki TNI yang biasanya tidak mungkin ada koreksi karena itu dipastikan sebagai garis komando. Nah ini yang kemudian menimbulkan spekulasi,” pungkasnya dimuat RMOL.
Kendati Mabes TNI sudah memberikan keterangan terhadap pembatalan tersebut. Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa telah dikeluarkan surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554A/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Yang berisi tentang adanya perubahan dari Kep Kep/554/IV/2025 yang dikeluarkan 29 April.
“Banyak pertanyaan tentang mengenai mutasi Letjen TNI Kunto," kata Kristomei Sianturi dalam jumpa pers virtual, Jumat malam, 2 Mei 2025.
Kristomei membantah keputusan mutasi maupun revisi jabatan Kunto terkait dengan sikap ayahnya yang juga mantan Panglima TNI dan Wakil Presiden Try Sutrisno bersama sejumlah purnawirawan TNI yang ramai belakangan ini. Salah satu sikap Try Sutrisno yakni mengusulkan kepada MPR agar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diganti.
Dia menegaskan revisi dilakukan untuk kepentingan organisasi yakni mengakomodir jabatan dalam rangkaian Letjen Kunto belum bisa bergeser.
"Setelah Kep dikeluarkan Kep 554/IV/2025 tanggal 29 April 2025 itu ternyata dari rangkaian gerbong yang harus berubah mengikuti alur Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Sehingga didiskusikanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian tersebut dan dikeluarkan Kep 554A/IV/2025 30 April dengan rangkaian yang lain-lainnya," jelas Kristomei.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Prabowo Butuh Wapres Mumpuni Agar Agenda Strategis Tercapai, Bukan Seperti Gibran
- Bupati Bondowoso Ra Hamid Temui Wapres Gibran, Bahas Isu Tekhnologi dan Ekonomi Pesantren
- Memakzulkan Gibran Sebuah Keharusan, Jika Tidak Negara akan Semakin Kacau
