Selama ini kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibentuk hanya untuk meredakan konflik di kalangan elite.
- Wakil Ketua DPRD Jatim Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
- Warga Bojong Koneng Mau Geruduk Rumah Menhan, Gerindra: Bukti Kedekatan Prabowo Dengan Warga
- Penggabungan Kemenristek Dengan Kemendikbud Dinilai Sudah Tepat
"Kabinet Jokowi sangat akomodatif, terkesan bagi-bagi kekuasaan untuk redakan konflik elit," tutur Ube kepada wartawan di Jakarta melansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/11).
Ube menambahkan, kabinet tersebut sedang menghadapi tantangan yang berat.
"Tantangan ekonomi yang melambat. Tantangan beratnya bagaimana menaikan angka pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 7 persen?" imbuhnya.
Lebih lanjut Ube mengingatkan bahwa untuk menaikan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah jangan sampai mengabaikan pembangunan demokrasi, kebebasan sipil dan perlindungan HAM.
"Sebab pembangunan ekonomi bisa runtuh gara-gara pemerintah abai pada soal demokrasi dan HAM," tuturnya
Tak hanya ekonomi, Ube juga menyoroti tentang isu korupsi. Pasalnya, di periode pertama kepemimpinan Jokowi, masih banyak praktik korupsi yang terjadi.
"Rezim Jokowi ini selama 5 tahun periode lalu masih diwarnai praktik korupsi yang sistemik," pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Arab Saudi Siap Laksanakan Ibadah Haji 2021 Dengan Kondisi Khusus, Jokowi Didesak Segera Lobi Raja Salman
- 75 Pegawai Tidak Lolos, Firli Bahuri Sebut Materi Tes Wawasan Kebangsaan Bukan Dari KPK
- Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, Solusinya Revisi UU ITE
