Anggaran penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan terus membengkak jika tidak didesain dengan baik.
- Demokrat Sudah Bulat Dukung Anies, Tinggal Menunggu Tanda Tangan Tiga Parpol
- Tak Kunjung Cabut Permenaker JHT, Jumhur ‘Semprot’ Ida Fauziyah
- Merangkul Kubu Moeldoko Jadi Cara AHY Menjaga Momentum
Menurut Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, penambahan anggaran tanpa data membuktikan pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dalam mengelola anggaran negara.
"Desain anggaran Covid-19 kacau balau. Suka-suka Menteri Keuangan Sri Mulyani saja," ujar Hardjuno Wiwoho di Jakarta seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/6).
Sebelumnya, pemerintah menaikkan anggaran penanganan dampak Covid-19 dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Rincian total anggaran Rp 695,2 triliun itu terdiri dari pos kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp 106,11 Triliun.
Hardjuno mengaku terkejut dengan kenaikan anggaran ini. Apalagi, perubahan anggaran ini dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Pasalnya, pada bulan Mei 2020, anggaran alokasi awal untuk memerangi Covid-19 hanya sebesar Rp 405,1 Triliun.
"Kemudiannya, tiba-tiba angkanya dinaikin lagi mencapai Rp 641,1 triliun. Lalu tak lama berselang, anggaran Covid-19 bak disihir naik lagi sebesar Rp 677,2 triliun," jelasnya.
"Dan kini kenaikannya membengkak menjadi Rp 695,2 triliun. Bayangkan, dalam hitungan minggu ada lagi kenaikan anggaran. Ini aneh bin ajaib," tuturnya.
Mestinya, kata dia, Sri Mulyani yang menyandang predikat Menkeu terbaik dunia punya perencanaan yang baik. Sehingga bisa menghitung dengan cermat berapa triliun yang harus dialokasikan untuk kebutuhan dan kepentingan untuk memerangi Covid-19.
"Bagi saya, kenaikan anggaran ini sangat aneh. Apalagi, Kemenkeu tidak pernah menjelaskan secara gamblang terbuka ke publik. Terutama, parameter kenaikan tersebut," imbuhnya.
Desain anggaran yang kacau balau, menurutnya, mengkonfirmasikan Menkeu tidak punya perencanaan yang baik untuk menanggulangi bencana wabah Covid-19.
"Ibarat mobil tanpa rem, anggaran Covid-19 ini terus membengkak. Benar-benar kacau balau tanpa perhitungan yang matang," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Fraksi PDIP Komisi V Bantah Anggotanya Cawe-cawe Proyek Kereta Api Kemenhub
- Mas Ibin dan Mbak Elim Diskusi Bareng Masyarakat Bangun Kota Blitar Lebih Sae
- PKS: Pemerintah Jangan Lembek pada Taipan Batubara
