Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot pimpinan wilayah kepolisian di Nusa Tenggara Barat beserta Kapolres Sumbawa yang dinilai telah lalai dalam menjalankan tugas.
- Kenal Via Medsos, Gadis Belia asal Ngawi Kehilangan Perawan di Telaga Sarangan
- Akun Pribadi Diretas Kepala Sekolah, Belasan Guru di Jember Tiga Bulan Tak Terima Gaji
- Gerombolan Remaja di Jombang Dibawa ke Polres Beserta Tiga Botol Miras
Tuntutan itu disampaikan PB HMI terkait peristiwa pemukulan dan penganiayaan oleh aparat terhadap sejumlah kader HMI cabang Sumbawa Besar saat menggelar aksi unjuk rasa menyoroti penyelenggaraan pemilu, Kamis (3/5) lalu.
Selaku Sekretaris Jenderal PB HMI, saya meminta kepada Kapolri Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Nusa Tenggara Barat, Kapolres setempat serta memecat oknum aparat yang telah lalai menjalankan tugasnya," ujar Sekretaris Jenderal PB HMI Taufan Tuarita dalam pernyataannya, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/5).
Taufan mengancam, PB HMI akan menginstruksikan seluruh kader HMI se Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, jika Kapolri tidak menyikapi kejadian naas tersebut.
"Jika Kapolri tidak mengindahkan permintaan kami, maka PB HMI akan melakukan mosi tidak percaya kepada Polri dan akan menginstruksikan kepada seluruh kader se Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi," ujar dia..
Taufan menegaskan, PB HMI mengutuk tindakan represif aparat kepolisian setempat terhadap sejumlah kader HMI Cabang Sumbawa Besar yang menggelar demontrasi. Sikap oknum aparat itu adalah bentuk perilaku anti demokrasi.
Tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap anak bangsa itu jelas merupakan pelanggaran HAM dan kami dari PB HMI mengutuk tindakan mereka yang tidak berperikemanusiaan," ujar Taufan.
Peristiwa yang membuat sejumlah kader HMI Sumbawa mengalami luka tersebut, merupakan bukti ketidak dewasaan aparat kepolisian yang bertugas mengayomi serta melindungi masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasinya.
"Aparat kepolisian itu petugas negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat termasuk mahasiswa. Tindakan membabi buta aparat terhadap mahasiswa yang juga merupakan kader HMI merupakan tindakan pelacuran terhadap demokrasi bahkan bisa dikatakan mereka ini anti demokrasi," tegasnya. [bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Kembali Panggil Tersangka RJ Lino
- KPK Berharap Ponpes Jadi Agen Antikorupsi
- MK Siapkan Upaya Perlawanan Atas Gugatan Anwar Usman di PTUN Jakarta
