Polemik Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Surabaya rupanya sampai ke telinga masyarakat. Mereka mengkritisi gaduh para wakilnya yang duduk di kursi parlemen.
Mereka mengaku masyarakat membutuhkan bantuan secepatnya tanpa melewati birokrasi yang berbelit.
- 25 Anak di Malang Kehilangan Figur Keluarga, Dinsos Jatim Beri Perhatian dan Bantuan
- Hari Kartini, KAI Daop 7 Madiun Bagikan Buket Bumbu Dapur ke Pelanggan Perempuan
- Pj Iwan Kurniawan Tentukan Langkah-langkah Tepat Dalam Penanganan Banjir di Kota Malang
Seperti yang diutarakan Tiyah, warga Pakis gang 2 Surabaya. Tiya meminta agar para pemangku kebijakan segera mengucurkan bantuan kepada masyarakat.
"Saya berharap segera diturunkan bantuan. Ndak usah ribut-ribut seperti diberita. Pokoknya cepat, karena kondisinya seperti ini," keluhnya.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya membuat penghasilan para pekerja harian menurun drastis, bahkan tidak ada sama sekali.
Senada dengan Tiyah, Yani, wanita yang menggantungkan hidupnya pada UMKM kerajinan ini mengkritisi keras polemik Pansus Covid-19 DPRD Surabaya, meski awalnya Yani tidak mengetahui arti Pansus.
"Pansus itu apa mas," ujar Yani sembari meminta penjelasan mengenai polemik Pansus Covid-19.
"Oalah rapat ta. Gak perlu rapat-rapat. Sing penting bantuan. Enak wong dewan bayaran jangkep. Lha wong cilik Iki yok opo (rapat ya. Tidak perlu rapat-rapat. Yang penting bantuan. Enak orang dewan gaji lengkap. Lha orang kecil ini gimana)," keluhnya.
Yani mengaku penghasilannya menurun lantaran pandemi Covid-19, ditambah dengan pemberlakukan PSBB yang makin mempersempit ruang gerak ekonomi masyarakat kecil.
"Kabeh susah mas, ojok ditambah ambek eker-ekeran pansus. Ayo lah wong-wong dewan mikiro rakyatmu. Ojok pas kampanye ae manis (semua susah mas, jangan ditambah dengan ribut-ribut pansus. Ayo lah orang-orang dewan mikir rakyatnya. Jangan waktu kampanye aja manis)," kritiknya.
Sambil mengerjakan kerajinan aksesoris, para emak-emak warga Pakis terus mengeluhkan dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dan PSBB yang berjilid di Surabaya Raya.
"Wis golek mangan susah, warung kopi diobraki, eh...Saiki malah wong dewan tukaran dewe-dewe. Wis gak perlu rapat-rapat. Sakjane wong dewan iku ngewangi pemerintah cek cepet gak malah tukaran (Sudah cari makan susah, warung kopi dioperasi, eh...sekarang malah orang dewan bertengkar sendiri-sendiri. Sudah Ndak perlu rapat-rapat. Seharusnya orang dewan itu membantu pemerintah biar cepat, tidak malah bertengkar)," imbuhnya.
Para emak-emak bahkan meminta informasi nama anggota dewan serta dari partai mana yang membuat kisruh di tengah kesusahan rakyat.
"Aku kandanono mas, jenenge anggota dewan sopo ambek teko partai opo sing nggawe ruwet, jarno gak tak coblos maneh. Cek kapok (aku diberitahu nama dan partai anggota dewan yang membuat ruwet, biar Ndak saya coblos lagi. Biar tahu rasa)," ancamnya yang diamini emak-emak yang lain. "Iyo ngono ae. Partaine pisan gak usah direken (Iya gitu aja. Partainya sekalian Ndak usah digubris)," timpal emak-emak yang lain.
Kekesalan para emak-emak tersebut cukup beralasan lantaran penghasilan para suami menurun bahkan hilang akibat pemberlakuan PSBB, ditambah dengan berita polemik Pansus Covid-19 DPRD Surabaya yang terus berkelanjutan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pendaftaran Program Pengembangan PAUD HI Bisa Lewat Aplikasi Profil Sekolah
- Apel Pasukan Pengamanan Pemilu 2024, Gubernur Khofifah Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Demi Wujudkan Pemilu yang Aman, Damai dan Kondusif
- Pemkot Kediri Implementasikan Pemerintahan Berbasis SPBE
